Selasa, 2 Syawwal 1435 / 29 Juli 2014
find us on : 
  Login |  Register

Mendagri Mengaku Berat Ajukan RUU Desa ke DPR

Selasa, 21 Juni 2011, 14:51 WIB
Komentar : 1
Antara
Gamawan Fauzi
Gamawan Fauzi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ribuan kepala desa melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara dan DPR untuk mendesak agar Rancangan Undang Undang (RUU) Desa segera diajukan dan dibahas DPR, pada Senin (20/6) lalu. Namun Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, tetap berkelit belum dapat mengajukan RUU Desa.

"Iya, kemarin mereka (ratusan kepala desa) meminta supaya diajukan RUU Desa, tapi tidak mungkin kalau UU pemerintah daerah belum selesai," kata Mendagri, Gamawan Fauzi, usai menghadiri wisuda akademi kepolisian di PTIK, Jakarta, Selasa (21/6).

Gamawan berkelit, untuk mengajukan draft RUU Desa ke DPR harus ada urutannya. Menurutnya, pengajuan RUU Desa harus didahului dengan mengesahkan UU tentang pemerintah daerah. RUU tentang pemerintah daerah sendiri akan diserahkan ke DPR pada bulan ini. Saat ditanya apakah ada tenggat waktu pengajuan draft RUU Desa ke DPR, Ia mengatakan draft RUU Desa tengah diselesaikan.

Parade Nusantara juga menuntut agar desa membuat dan menjalankan sendiri programnya dengan dana dari APBN sekitar Rp 1 miliar. Terkait hal itu, Gamawan mengaku akan mempertimbangkan. "Kalau setiap desa dapat Rp 1 miliar dan dikali 70 ribu desa, bisa berapa kan?," keluhnya.

Menurutnya hal ini terkait dengan kemampuan keuangan negara. Ia membandingkan dengan anggaran untuk pendidikan sebanyak 20 persen dan kesehatan sebanyak lima persen. Ia juga keberatan dengan tuntutan untuk mengangkat kepala desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Tapi yang diminta kan perangkat-perangkat di daerahnya," kelit mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Sebelumnya, ribuan kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara dan DPR, Senin (20/6) lalu. Mereka menuntut agar RUU Desa diajukan dan dibahas di DPR.

Reporter : Bilal Ramadhan
Redaktur : Djibril Muhammad
Barang siapa yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhiku dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakaiku(HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Pengurangan Subsidi BBM Pemerintahan Baru RI
WASHINGTON -- Larinya modal akibat normalisasi kebijakan fiskal Amerika membuat investor berpikir dua kali sebelum menanam modal di negara emerging market termasuk Indonesia. Untuk...