REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti madya dari Pusat Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan kebduayaan (Kemendikbud) Mahdiansyah menyebut guru memiliki kelemahan dalam assesment siswa. "Penilaian menurut hasil, guru belum miliki kompetensi membuat soal untuk penilaian itu," kata dia dalam Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).
Mahdiansyah menjabarkan, salah satu esensi reformasi kurikulum dari 2006 ke 2013, yakni standar penilaian hasil belajar. Penilaian tersebut untuk mengetahui standar kompeteni pendidikan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, ia berujar, sistem hasil belajar belum optimal sebagaimana mestinya.
Ia mencontohkan, penilaian kelas, seharusnya digunakan untuk mendiagnosis hasil belajar. Selama ini kemajuan siswa belum untuk penilaian hasil pelajaran. Pemerintah juga melakukan penilaian melalui ujian nasional (UN). Namun, ketika hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, maka hasil belajar menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
Mahdiansyah mengatakan, permasalahannya, guru belum mampu meneerjemahkan kisi-kisi soal. "Soal yang kami lihat, belum menyentuh kaidah penyusunan soal. Perlu penguatan kompetensi guru untuk meningkatkan buat soal," jelasnya.
Menurut Mahdiansyah, sistem penilaian belum optimal karena belum bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga, ia berujar, dengan adanya kebijakan baru terkait hasil UN, maka pemerintah harus menguatkan kemampuan penilaian di tingkat sekolah. "Latih kontennya juga, di daerah perlu ada panduan penilaian bagi guru, bagikan melalui internet, seperti apa soal bagus," ujar dia.
Ia beranggapan, sistem penilaian harus diberikan pada satuan pendidikan. Kendati, menurutnya, UN tetap diperlukan, tetapi bukan sensus. Pemda dapat menggunakan hasil UN untuk pemetaan dan intervensi kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
