Friday, 24 Zulqaidah 1435 / 19 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Kesejahtaraan Hakim Dipertimbangkan untuk Dinaikkan

Wednesday, 20 April 2011, 16:18 WIB
Komentar : 1
info.ngawitani.org
Palu hakim, ilustrasi
Palu hakim, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan hakim sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

"Pada saat Presiden menerima Komisi Yudisial, salah satu hal yang dibicarakan adalah menyangkut kesehjahteraan dan rencana remunerasi yang seyogyanya diterima oleh hakim," kata Julian ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/4).

Julian mengatakan itu ketika diminta tanggapan tentang rencana sejumlah hakim untuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut peningkatan kesejahteraan. Menurut Julian, hakim adalah salah satu aparat negara di bidang penegakan hukum yang memiliki beban serta tugas tidak ringan.

"Beliau-beliau yang mengampu sebagai abdi negara di dalam penegakan hukum sehingga sepatutnya menerima imbalan dari negara yang layak sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagai hakim," katanya.

Saat ini, kata Julian, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan peningkatan kesejahteraan hakim. "Itu akan menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk mengedepankan dan memperhatikan kesejahteraan hakim," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan akan memanggil hakim Andi Nurvita untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan membuat kelompok di jejaring sosial facebook yang menuntut kesejahteraan hakim. "Kami akan panggil untuk menanyakan," kata Hatta Ali saat dihubungi wartawan, Selasa (19/4).

Menurut Hatta, pemanggilan ini hanya bertujuan untuk mengklarifikasi lebih jauh terkait pemberitaan yang beredar bahwa sejumlah hakim bakal melakukan unjuk rasa.

Tentang waktu pemanggilan hakim dari salah satu pengadilan negeri di Yogyakarta ini, Hatta mengatakan, belum menentukan waktunya dan hanya menyebutkan sesegera mungkin dilakukan.

"Saya sudah menelpon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta ternyata hakim itu memang benar-benar ada. Nama Andi Nurvita masuk ke dalam grup itu dan sebagian hakim lainnya juga ada di sana," katanya.

Ketua Muda Pengawasan MA ini mengakui bahwa kesejahteraan hakim memang kurang dan ada beberapa tunjangan serta fasilitas yang diamanatkan UU belum diwujudkan, termasuk remunerasi yang baru terealisasikan sebesar 70 persen dari yang dijanjikan.

"Mungkin hakim-hakim daerah merasa menunggu lama. Kok nggak nongol-nongol. Angin segar tidak ada dan hingga sampai saat ini belum juga," katanya.

Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber : Antara
Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, (( QS.An Anfaal 8 : 53 ))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...