Kamis , 07 December 2017, 10:44 WIB

31 DPD Golkar Usul Munaslub Desember

Rep: Fauziah Mursid, Debbie Sutrisno/ Red: Elba Damhuri
Republika/Iman Firmansyah
Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (ketiga kiri), Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kedua kiri) menerima kunjungan perwakilan DPD I ke kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/12).
Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (ketiga kiri), Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kedua kiri) menerima kunjungan perwakilan DPD I ke kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/12).

JAKARTA -- Sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tingkat I atau provinsi se-Indonesia resmi menyerahkan usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Rabu (6/12). Surat usulan 31 DPD diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar, Idrus Marham, di kantor DPP Partai Golkar.

Sebelum ke DPP, 31 DPD Partai Golkar provinsi mengadakan pertemuan di Hotel Mulia Senayan, Rabu siang. Rombongan ketua DPD Provinsi diterima oleh jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Antara lain, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmudji yang ditunjuk menjalankan tugas administrasi sekjen Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, seluruh DPD provinsi akan memantau tindak lanjut pengurus pusat. "Prosedur administrasi kepartaian kita sudah memenuhi, 31 DPD I sudah menyampaikan, nah tinggal kita monitor bagaimana para korbid (koordinator bidang) melakukan rapat pastikan sudah ada informasi," ujar Dedi di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Rabu (6/12).

Dedi mengatakan, DPD mengusulkan munaslub dapat digelar secepatnya, yaitu sekitar 16-17 Desember. Bupati Purwakarta beralasan, pendaftaran Pilkada 2018 akan dilaksanakan pada Januari awal 2018.

"Harus bulan Desember tidak boleh lebih dari tanggal 16-17 Desember karena sudah masuk liburan, Januari sudah masuk tahapan pilkada, kita pendaftaran 7-9. Nah, kita harus ada kepastian karena menyangkut nasib banyak orang dan nasib rakyat Indonesia," kata dia menegaskan.

Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengatakan, total 31 DPD yang menyerahkan surat resmi usulan munaslub ke DPP. Tiga DPD lainnya, yakni Maluku, NTT, dan Sulawesi Utara juga sepakat untuk menggelar munaslub meskipun berhalangan hadir. "Tapi, pada dasarnya semangatnya sama untuk munaslub," kata Ridwan.

Dia berharap munaslub dilaksanakan secara kompromistis dan tidak bertujuan lain, selain untuk kemajuan partai beringin. Ketua Forum Silaturahim DPD Provinsi itu mengungkapkan, mayoritas DPD Tingkat I menghendaki munaslub segera dilakukan. Seluruh DPD sudah menyepakati usulan munaslub tersebut dalam pertemuan di Hotel Mulia Senayan sebelum ke kantor DPP.

DPD Tingkat I saat ini menunggu tanggapan DPP terkait surat resmi usulan munaslub ini. Ridwan Bae menegaskan, solusi terbaik Golkar saat ini adalah munaslub. "Iya, kita sepakat jika hasil ini bulat munaslub," ujar dia menegaskan.

Terpisah, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo meminta seluruh kader Golkar tidak lambat menentukan arah pergantian ketua umum. "Yang paling penting jangan lagi Golkar terlalu lambat melihat terpaan-terpaan situasi ini. Ingat Golkar itu milik rakyat," kata Syahrul di Istana Kepresidenan, Rabu (6/12).

Gubernur Sulawesi Selatan ini mengatakan, apa yang terjadi di Golkar perlu mendapat perhatian seluruh kader partai. Menurutnya, persoalan yang membelit Golkar harus dijadikan momentum penting melakukan konsolidasi agar partai tidak terpecah.

Menurutnya, munaslub adalah solusi paling tepat. Namun, dia meminta seluruh ader tidak lambat merespons pergantian ketua umum ini. "Kita harus perlu rembukan. Yang kuat tidak utama siapa yang harus menjadi ketua umum, tapi bagaimana tim yang ada di Golkar mampu solid untuk bekerja di waktu yang sedikit ini," ujarnya.

Sementara, Plt Ketum Golkar Idrus Marham memastikan DPP akan menindaklanjuti usulan resmi 31 DPD untuk menggelar munaslub. Idrus mengatakan, surat resmi 31 DPD sudah diterima DPP Golkar. Pengurus pusat akan segera menggelar rapat untuk membahas usulan ini.

Idrus menjanjikan sikap DPP terkait tindak lanjut usulan munaslub tidak akan lama. Sebab, sesuai aturannya, DPD tingkat provinsi memiliki hak untuk mengusulkan munaslub, sekurang-kurangnya dua per tiga seluruh DPD. "Karena visinya sama niatannya sama, semangatnya sama, maka tentu ini nanti akan ditindaklanjuti oleh DPP dalam jangka waktu yang tidak lama,” tutur Idrus.

Namun, Idrus belum dapat memastikan waktu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar. Sebab, penyerahan usulan dari DPD Partai Golkar baru diterima hari ini. Sesuai ketentuannya, DPP terlebih dahulu akan melakukan rapat untuk membahas usulan tersebut. (Pengolah Agus Raharjo).