Kamis , 12 October 2017, 19:18 WIB

'Masih Terlalu Pagi Bicarakan Pendamping Jokowi di Pilpres'

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Antara/R.Rekotomo
Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut sejumlah sosok pantas mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Mereka antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 dan Sri Mulyani yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Namun,  partai pendukung pemerintah nampaknya justru belum mau terburu-buru mencarikan sosok tepat pendamping Jokowi tersebut. "Masih terlalu jauh untuk bilang siapa yang pas, apalagi figur-figur ini adalah ada di lingkar kerja Pak Jokowi," ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira melalui pesan singkatnya pada Kamis (12/10).

Menurutnya, partainya hendak berkonsentrasi terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK terlebih dahulu dan belum memikirkan Pilpres 2019 mendatang. Hal ini juga agar menjaga suasana kerja Pemerintahan berjalan baik.

"Agar suasana kerja kabinet, kinerja pemerintahan berjalan baik, sebaiknya tidak berpikir dulu ke publik siapa calon Wapres, karena akan menimbulkan ada Wapres bayangan. Yang bisa jadi mengangkat, tapi juga bisa menjatuhkan kinerja figur yang bersangkutan," ujar Anggota Komisi I DPR tersebut.

Hal sama diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi bahwa masih terlalu pagi menyebut kedua sosok tersebut figur calon pendamping Jokowi. "Soal nama Gatot dan Sri mulyani, masih terlalu pagi untuk menyebutnya sebagai figur calon pendamping Jokowi," ungkap Baidowi.

Meski terkait calon wakil presiden, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Joko Widodo. Namun, PPP belum pada personal melainkan kriteria. Kriteria tersebut lanjut dia, harus pada figur yang bisa menutupi kekurangan Jokowi. "Maka harus figur yang bisa menutupi kekurangan Jokowi, kriteria harus mewakili kelompok Islam sehingga nanti tercipta koalisi nasionalis-religius," kata Anggota Komisi II tersebut.

Hal sama diungkapkan Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding bahwa partainya belum mau memikirkan Pemilu 2019. Meski saat ini, PKB tergabung dalam partai pendukung Pemerintah, PKB belum mau memutuskan calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2019.

"Kita belum mau bicara soal presiden karna itu menurut UU dan aturan sudah ada tahapannya. Saya kira paling arif sekarang dan bijak, mendukung dan mendorong program Pak Jokowi sukses, kita fokus pada pekerjaannya. jangan sampai isu soal pencalonan presiden kesana kemari energi kita habis untuk itu dan meninggalkan pekerjaan sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Berita Terkait