Selasa , 07 Oktober 2014, 16:51 WIB

'HUT TNI Positif Untuk Unjuk Kekuatan'

Rep: C87/ Red: Djibril Muhammad
 Dua prajurit TNI Kodam IX Udayana menyiapkan persenjataan di atas kendaraan tempur dalam Gelar Pasukan Pengamanan Bali Democracy Forum VII di Denpasar, Bali, Senin (6/10).  (Antara/Nyoman Budhiana)
Dua prajurit TNI Kodam IX Udayana menyiapkan persenjataan di atas kendaraan tempur dalam Gelar Pasukan Pengamanan Bali Democracy Forum VII di Denpasar, Bali, Senin (6/10). (Antara/Nyoman Budhiana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Muradi, menilai perayaan puncak acara HUT ke-69 TNI di Surabaya pada Selasa (7/10) sangat positif. Menurutnya, unjuk kebolehan aparat TNI AD, TNI AU, dan TNI AL sebagai sinyal positif membangun nasionalisme.

Muradi melihat rencana strategis TNI pada 2014 menjadi titik balik pengembangan postur alat utama sistem pertahanan (alutsista) ke depan.

"Ini adalah sinyal ke negara di Asia Tenggara bahwa kita siap mengembangkan pertahanan militer," kata Muradi saat dihubungi Republika, Selasa (7/10).

Muradi menilai perayaan HUT ke-69 TNI sebagai bentuk kesan dari pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi. Menurutnya, dalam 10 tahun SBY sudah melakukan berbagai pengkembangan yang sinergis dengan rencana doktrin pertahanan Jokowi yakni penguatan di laut dan udara.

"Mekanisme pemerintahan Jokowi dalam penguatan poros maritim dunia basisnya sudah ada," ujarnya. 

Dalam puncak HUT TNI yang digelar di Surabaya, masing-masing TNI AD, TNI AL, dan TNi AU menunjukkan kekuatan pertahanan dengan alutsista mereka. Hal itu dinilai menjadi semangat dan kebanggaan negara.

Selama ini, Indonesia dinilai tidak bisa melakukan manuver strategis, justru sering dikerjai oleh negara tetangga. Menurutnya, Indonesia ke depan punya potensi untuk meng-counter, di mana titik start sudah dibangun SBY. Sehingga Jokowi tinggal menguatkan level sesuai visi-misinya.

Di sisi lain, ke depan harus ada peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan. Tahun ini anggaran hanya senilai RP 95 triliun atau 0,8 persen dari gross domestic product (GDP). Menurutnya, anggaran yang memadai yakni antara 1,5 persen-2 persen dari GDP.

"Ke depan kalau Indonesia punya 50 pesawat tempur, KRI akan dikembangkan 500 untuk penguatan di level laut dan udara," imbuhnya.