REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan, ada tiga poin yang diminta oleh DPR pada audit BPK ke KPU, yaitu audit kinerja, audit keuangan dan audit investigasi.
Sebab itu, disepakati akan dilakukan rapat gabungan dengan komisi II dan III. Karena Polri yang menjadi pengaman pelaksanaan pilkada merupakan mitra kerja komisi III. “Polri dari hasil komisi II belum dialokasikan dananya hampir di setiap kabupaten,” kata Taufik Kurniawan, Kamis (28/5).
Padahal posisi Polri ini sangat penting sebagai tim pengamanan pilkada dari pra-pelaksanaan, saat pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan. Jadi harus integratif agar pilkada dapat berjalan dengan aman. Taufik mengatakan, kalau sampai saat ini Polri belum mendapat alokasi anggaran keamanan, bagaimana nanti di daerah-daerah. Selain itu, pelaksanaan pilkada ini didanai oleh APBD dibantu APBN.
Namun, dari temuan komisi II, masih banyak daerah yang belum siap. Terlebih ini pilkada yang dilakukan serentak. Maka akan lebih sedikit yang bisa dibawah kendali operasi (BKO) di daerah lain.
Sementara itu, ketua komisi II, Rambe Kamarulzaman menegaskan DPR optimistis BPK menyetujui permintaan audit dari DPR. Rambe membantah permintaan audit pada KPU ini merupakan bemtuk dari balas dendam komisi II atas tidak dilaksanakannya rekomendasi panja PKPU oleh KPU.
“Tidak ada kaitannya, kita ingin pilkada sukses dan berhasil, berlangsung secara demokratis dapat memilih pemimpin yang punya kompetensi,” tegas dia.
