Selasa , 19 May 2015, 19:33 WIB

Selain Yasonna, Jokowi Juga Diminta Copot Rini Soemarno

Rep: Andi Mohammad Ikhbal/ Red: Ilham
AP
Kabinet Kerja
Kabinet Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai menjadi beban pemerintahan kabinet kerja 2014-2019. Pusaka Trisakati meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot jabatan mantan ketua tim transisi itu dari posisi strategis sekarang ini.

Direktur Penelitian Pusaka Trisakti, Juliaman Napitu Saragih mengatakan, Rini tak mampu menerjemahkan nawacita yang dicanangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Hal itu dilihat dari kebijakannya tak berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia, melainkan korporasi semata.

“Selain itu, menjadi beban komunikasi politik Jokowi dengan partai pendukung,” kata Juliaman di Jakarta, Selasa (19/05).

Menurut dia, pertimbangan awalnya Rini mampu menjembatani komunikasi antara Megawati dan Jokowi. Itulah alasan mantan menteri perindustrian dan perdagangan itu diangkat jadi orang nomor satu di BUMN. Namun sekarang, justru gagal dan menjadi beban.

Juliaman mengakui, memang ada beberapa kriteria menteri yang mengklaim paling berjasa dalam pencapresan Jokowi. Kemudian mereka beranggapan, peran Megawati tak seberapa besar. Akhirnya berupaya menjauhkan Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Model menteri-menteri seperti ini suatu saat Jokowi susah, pasti meninggalkan atasannya. Tidak ada alasan bagi Jokowi pertahankan Rini,” ujar dia.

Padahal, pihak yang mengusulkan Rini menjadi menteri saat ini adalah Megawati. Bila Jokowi menghormati pimpinan parpol tersebut, maka Presiden harus melengserkan pejabat BUMN ini dari jabatannya. Sebab, dalam hal kinerja, kebijakan Rini tak berpihak kepada publik.

Dia menambahkan, bila melihat persoalan harga BBM saat ini jauh dari keberpihakannya pada kepentingan publik. Visi misi Rini menjadikan BUMN berbasis ideologi trisakti masih dianggap belum jelas. Berkembangnya isu resuhffle kabinet harus menjadi evaluasi pemerintahan sekarang ini.

“Keberpihakan Rini terhadap pengelolaan sumber daya alam dan keadilan energi serta peningkatan kesejahteraan rakyat tak berorientasi pada pembangunan manusia,” tutupnya.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis juga meminta Jokowi tidak ragu mengganti Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly. “Sudah saatnya kinerja Menkumham dievaluasi oleh Presiden. Sebab, sudah dua kali dia melakukan kesalahan dalam mengeluarkan SK pengesahan partai politik. Mestinya, Presiden juga tidak perlu ragu untuk mengganti Menkumham,” katanya.