REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi, terkait dengan masalah Pilkada 2015, adalah lanjutan dari pertemuan Pimpinan DPR dengan Mendagri.
"Seperti diketahui DPR khususnya Komisi II DPR sangat berkepentingan untuk memberikan dasar hukum yang lebih pasti bagi pilkada serempak tahap 1, yang akan melibatkan 286 daerah," kata Fahri dalam siaran persnya, Ahad (17/6). Oleh karena itu, lanjut dia, melanjutkan kesepakatan yang ada di DPR maka dianggap perlu dilakukan konsultasi dengan presiden.
Menurut Fahri, mungkin saja dalam rapat konsultasi nanti akan berkembang isu lain yang dianggap perlu untuk dibicarakan. Ini bisa terjadi karena sifat dari rapat konsultasi tidak harus ada kesimpulan yang mengikat kedua belah pihak.
"Rapat konsultasi hanya sarana untuk mengkomunikasikan persoalan bangsa yang sedang dihadapi bersama antara pemerintah dan DPR," papar politikus PKS ini.
