REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menginginkan politisi tidak menjual janji-janji dengan memanfaatkan suara nelayan untuk meraih hasil dalam Pemilu 2014.
"Kami akan mengundang sejumlah calon pemimpin negeri untuk dapat memaparkan visi dan misi di sektor kelautan dan perikanan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan, Yugi Prananto di Jakarta, Rabu (15/1).
Menurut Yugi, rencana pertemuan tersebut juga agar para politisi memiliki kerangka politik di sektor kelautan dan perikanan yang kongkrit dan tidak sekadar memanfaatkan suara nelayan untuk meraih kemenangan.
Untuk itu, ujar dia, Kadin Indonesia juga mengajak berbagai pihak seperti legislatif, eksekutif dan pelaku usaha untuk dapat bersinergi dan bersatu padu guna memajukan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Ia juga mengutarakan harapannya agar kancah perpolitikan di Indonesia pada tahun 2014 ini dapat tetap menstabilkan kondisi perekonomian termasuk untuk iklim bisnis perikanan.
"Kami berharap 2014 tetap stabil.. Kami tidak ingin bermain politik tetapi lebih ingin program di sektor kelautan perikanan yang lebih konkrit dan mengoptimalkan potensi setiap daerah serta mempersiapkan pengusaha perikanan baru," katanya.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan Indonesia harus dapat memiliki pemimpin bervisi kelautan karena masih banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan yang belum teratasi di Tanah Air.
"Indonesia harus mencari pemimpin bervisi kelautan," kata Sekjen Kiara Abdul Halim, Rabu (8/1).
Menurut dia pada tahun 2014, berbagai fakta yang belum dituntaskan harus menjadi prioritas pemerintah khususnya pemimpin nasional baru untuk diselesaikan di sektor kelautan dan perikanan.
Ia memaparkan masalah tersebut antara lain tidak terhubungnya rantai pasokan bahan baku, sistem logistik, dan persaingan kualitas.
Kiara menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terpilih pasca-pemilihan umum 2014 berasal dari kalangan profesional yang terbebas dari tekanan partai politik.
"Kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan yang harus dimiliki adalah profesional tidak terikat kepentingan parpol atau semata menjalankan mandat UUD 1945," katanya.
Selain itu, menurut dia, Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang mesti memiliki keberpihakan terhadap masyarakat nelayan serta tidak memiliki latar belakang etik dan hukum yang bermasalah.
Ia juga menegaskan, posisi yang penting tersebut juga harus diisi oleh sosok yang memahami sejarah perjuangan kelautan Indonesia, dan memiliki basis ideologi kerakyatan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam visi, misi, dan program dari Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang, lanjutnya, juga harus memiliki pemahaman strategis mengenai sektor kelautan dan perikanan dan beragam tantangan yang sedang dihadapinya saat ini. "Dalam hal ini, harus ada uji publik," kata Abdul Halim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
