REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Partai DPP PPP Chozin Chumaidy mengatakan, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung dibentuk dengan semangat mengurangi arogansi DPRD.
Membatasi kewenangan DPRD yang seenaknya menurunkan kepala daerah. Selain itu supaya terdapat kontrol langsung dari rakyat, termasuk menghilangkan politik uang.
Realitasnya, terang Chozin, justru sebaliknya. Pemilukada langsung menyebarkan budaya money politic yang kian parah dan mengakar. “Budaya ‘wani piro’ di masyarakat semakin menguat,” katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (21/3).
Politik yang awalnya pengabdian, ujar Chozin, berubah menjadi ajang pencarian kekuasaan. Kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan uang. Pilihan rakyat bukan pada kemampuan dan kapabilitas, namun pada calon yang uangnya banyak.
Upaya untuk menyingkirkan politik uang yang ada pada Orde Baru, terang Chozin, malah gagal. Demokrasi memang hanya berjalan baik, jika kesejahteraan masyakatnya sudah terpenuhi. Pemilukada pasar bebas di rakyat harus diakhiri.
Sebaiknya, ujar Chozin, pemilukada dikembalikan ke DPRD. Supaya biaya pemilukada tidak terlalu besar, lanjut Chozin, pemilukada dilakukan secara serentak di seluruh daerah. Selain itu penyelanggaraan secara serentak juga penting untuk menyelaraskan pembangunan di berbagai daerah.
