REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Selama ini tak jarang partai politik merekrut calon legislatifnya berdasarkan popularitas dan mengesampingkan kualitas personal. Padahal, mereka memegang tanggung jawab dan amanat yang begitu besar.
Hasilnya menurut pakar psikologi Islami Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Fuad Nashori, caleg yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif kurang memperjuangkan rakyat.
"Banyak yang terlibat skandal korupsi, seksual, dan pelanggaran etika lainnya," katanya di Yogyakarta, Rabu (20/3).
Karenanya, Fuad mengimbau sebelum merekrut caleg, parpol menggelar psikotes atau tes psikologis. Meski psikotes tidak menjamin caleg yang lolos tidak berbuat amoral, setidaknya tes tersebut bisa meminimalisirkan banyaknya godaan selama perjalanan hidup sebagai wakil rakyat.
"Psikotes dapat meminimalkan hal itu, karena umumnya para caleg sudah ada pada usia di mana pola hidup sudah terbentuk. Teman saya anggota DPR yang juga psikolog mengakui di DPR banyak sekali godaan,"
katanya.
Fuad mengaku optimistis pada masa datang akan muncul generasi baru di DPR yang lebih berpihak kepada rakyat. Berkaitan dengan hal itu ia mengapresiasi proses rekrutmen caleg yang tanpa memungut biaya.
"Proses itu akan memberi kesempatan bagi orang-orang yang mempunyai potensi bagus untuk muncul di publik. Generasi seperti itu harus kita beri kesempatan, dan saya kira psikotes akan membantu untuk mewujudkannya," kata Fuad mengakhiri.
