REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Tinggi Partai Demokrat akan mengontrol penuh pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akhir Maret nanti. Kontrol Majelis Tinggi menyangkut tata aturan kongres hingga nama-nama calon ketua umum yang akan dipilih peserta kongres.
"KLB nanti tidak akan terlepas dari kontrol Majelis Tinggi," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua kepada wartawan di kompleks MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Max mengatakan kontrol Majelis Tinggi akan ada dipimpin langsung Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua. Max menolak jika besarnya kontrol Majelis Tinggi di KLB sebagai bentuk keotoriteran Majelis Tinggi.
Menurutnya kontrol Majelis Tinggi hal wajar mengingat pemilihan ketua umum di KLB nanti berbeda dengan biasanya. "KLB ini ada special case. Kita akan melihat mana yang paling urgen," katanya.
Kontrol Majelis Tinggi diharapkan mampu membawa hasil permufakatan terbaik di antara peserta kongres. Tanpa hal itu bukan tak mungkin KLB berlangsung liar dan menciptakan hal yang tidak diinginkan. "Jangan sampai ada usulan dari luar yang memaksa kita mengambil keputusan," ujarnya.
Max mengaku sampai saat ini Majelis Tinggi Partai Demokrat belum mengantongi satu pun nama calon ketua umum. Atas sejumlah nama yang beredar di media massa, Max menyatakan itu tidak berasal dari keputusan resmi Majelis Tinggi. "Belum ada nama yang masuk. Itu wartawan saja yang menulis," katanya.
Menurut Max semua nama calon ketua umum Partai Demokrat yang terdaftar akan terlebih dahulu diverifikasi Majelis Tinggi. Dia tidak mau ambil peduli dengan tindakan sejumlah kader Demokrat yang telah mendeklarasikan diri siap menjadi calon ketua umum. "Biarkan saja mereka maju. Kita tidak pusing daftar saja mereka belum," ujarnya.
Sampai sejauh ini Max berpandangan pemilihan calon ketua umum bisa dilakukan melalui mekanisme aklamasi. Menurutnya aklamasi bisa menjadi jalan positif guna menghindari proses pemilihan yang berlarut-larut.
"Dalam setiap kongres kita selalu berharap ada aklamasi. Aklamasi demokrasi musyawarah mufakat. Agar tidak berlaut-larut memghasilkan pimpinan. Membangun demokratisasi tidak hanya melihat satu aspek," katanya.
Berita Lainnya
