REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus (TB) Hasanuddin mempertanyakan dasar argumentasi tujuh jendral purnawirawan menyodorkan nama capres ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya tindakan para jenderal itu salah alamat. "Salah sasaran kalau menyodorkan nama ke presiden," kata Hasannudin kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan seyogyanya tujuh jenderal purnawirawan menyampaikan usulan capres ke masing-masing pimpinan ketua umum partai politik dan bukan ke presiden.
Dia mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi bukan monarki kerajaan di mana pemimpin dipilih berdasarkan titah raja. "Kalau punya nama capres harusnya datang ke ketum partai dan atau ke Cikeas bukan ke Istana. Ini bukan kerajaan," ujarnya menegaskan.
Hasannudin juga mengkritik rumor akan terjadi kudeta pascapertemuan tujuh jenderal purnawirawan dengan SBY. Menurutnya konstelasi politik militer saat ini sudah berbeda dengan masa Orde Baru (Orba).
Kalau di zaman Orba para pensiunan jenderal (purnawirawan) masih memiliki ikatan kuat dengan institusi ABRI, di era reformasi hal itu sudah tidak terjadi lagi. "Sekarang pensiunan jendral sudah tidak terorganisir," katanya menjelaskan.
Hasannudin mengatakan gerakan kudeta baru bisa terealisasi apabila mendapat dukungan bersenjata dari kalangan militer. Selama hal itu tidak terjadi, kudeta hanya sebatas wacana yang tak perlu diambil pusing. "Jangan terlalu dihebohkan. Kenapa jadi keder (bingung)?," ujarnya.
Hasanuddin mengingatkan agar media massa berhati-hati menggunakan wacana kudeta dalam pemberitaan. Sebab secara tradisi tidak mungkin TNI melakukan kudeta ke presiden.
Apalagi, ia menambahkan, pucuk pimpinan strategis TNI seperti Panglima Kodam, KSAD, Pangkostrad, adalah orang-orang yang dipilih dengan jaminan kesetiaan pada presiden. "Informasi kudeta di media sebatas bikin gaduh. Hati-hati menggunakan istilah kudeta," ujarnya mengingatkan.
