REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan pimpinan 13 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahatan Ormas Islam (LPOI) ke Kantor Presiden RI, Kamis (14/3) dinilai memiliki nuansa politis.
Terlebih, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj selaku ketua rombongan mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan SBY hingga 2014.
"Kunjungan tersebut terkesan sangat politis, ketika Presiden SBY sedang menghadapi persoalan baik persoalan internal Partai Demokrat maupun tudingan-tudingan yang lain," kata Direktur Lembaga Kajian dan Survei Nusantara, Gugus Joko Waskito di Jakarta, Jumat.
Pimpinan ormas Islam yang menemui Presiden masing-masing dari Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Ar-Rabithah Al-Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Mathlaul Anwar, Attihadiyah, Azikra, Al-Wasliyah, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
"Sangat disayangkan KH Said Aqil Siroj selaku Ketua Umum PBNU memimpin kunjungan ke istana dan mengeluarkan statemen politik tentang dukungan terhadap Presiden SBY," katanya.
Menurut Gugus, dengan mengeluarkan pernyataan dukungan itu Said Aqil telah membawa NU ke politik praktis, politik dukung-mendukung kekuasaan. "Manuver Said Aqil ini jelas-jelas melenceng jauh dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama," kata Gugus.
Menurut dia, NU didirikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengurusi persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, dan dakwah. NU bukan organisasi politik yang dipakai sebagai alat dukung-mendukung kekuasaan.
Sebagai Ketua Umum PBNU, kata Gugus, Said Aqil seharusnya tidak melakukan hal itu. Said Aqil seharusnya mendengarkan dulu pendapat para kiai, jajaran Syuriah PBNU, serta pengurus wilayah dan cabang NU.
"Jangan bermanuver politik sendiri dengan menggunakan PBNU sebagai alat politik," katanya.
