REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kongres Luar Biasa menjadi satu-satunya pilihan cara yang mesti ditempuh Partai Demokrat untuk menggantikan Ketua Umum DPP. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, M Jafar Hafsah, hanya mekanisme inilah yang di atur dalam AD/ART PD.
"Agenda ini menjadi sangat mendesak untuk disegerakan. Pertimbangan strategis KLB, antara lain, adalah adanya kekosongan Ketua Umum, situasi krisis yang dihadapi Partai Demokrat, yaitu merosotnya elektabilitas partai, dan tenggang waktu pengusulan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk usulan Calon Anggota Legislatif DPR-RI semakin mendesak," katanya dalam pernyataan dia, Rabu (13/3).
Selain itu, katanya, ada alaasan lain, yaitu UU Pemilu No 8 tahun 2012 secara eksplisit menyatakan usulan DCS ditanda tangani Ketua Umum dan Sekjen atau sebutan lain yang setara dengan jabatan tersebut. Lalu, ada juga kebutuhan akan Ketua Umum definitif agar ada kepastian dalam partai serta dapat berjalan efektifnya agenda-agenda pembenahan partai.
Tak hanya itu, lanjut Jafar, KLB juga jadi momentum konsolidasi untuk penguatan soliditas internal dan penegasan komitmen partai untuk mengawal dan memastikan keberhasilan pemerintahan SBY dalam melaksanakan program-program pro rakyat.
"Oleh karena itu, konsolidasi pra dan saat KLB merupakan proses untuk menemukan atau merepresentasikan figur calon ketua umum yang mampu mengimplementasikan kepemimpinan handal dan manajemen krisis," jelasnya.
