Jumat, 10 Jumadil Awwal 1434 / 22 Maret 2013
find us on : 
  Login |  Register

Panggil Jenderal TNI, SBY Minta Perlindungan?

Rabu, 13 Maret 2013, 18:28 WIB
Komentar : 0
Antara
residen Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Wapres Boediono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memanggil tujuh orang purnawirawan Jenderal TNI, Rabu (13/3). Setelah sebelumnya, ia Prabowo Subianto.

Presiden pun dianggap mencari dukungan dan perlindungan dari para jenderal tersebut. Apalagi SBY akan turun dari jabatan presiden tahun depan.

"Ini dugaan saya, setelah SBY tidak lagi jadi presiden, dia dan keluarganya tak diganggu dan tidak dipermasalahkan," kata pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam saat dihubungi Republika, Rabu (13/3). 

Makanya, kata dia, SBY menggalang dukungan dari kalangan jenderal TNI. 

Indikasinya, SBY berpesan kepada Prabowo untuk melanjutkan program-program yang saat ini telah berjalan. 

Menurutnya, potensi gangguan untuk SBY setelah lengser tetap ada. Apalagi adanya informasi yang menyebutkan anak dan istri SBY menerima aliran dana korupsi Hambalang. 

"Masalah ini bisa jadi bola liar," kata Saiful.

Reporter : Muhammad Hafil
Redaktur : Mansyur Faqih
3.403 reads
Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab((HR. Ibnu Majah))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
Silahkan login atau register untuk kirim komentar Anda

  VIDEO TERBARU
Geliat Perkembangan Muslim Cina
Pemerintah Komunis berencana untuk membangun masjid di seluruh negeri. Hal ini, merupakan implementasi guna memenuhi tuntutan 20-an juta warga Muslim di negeri itu.Menurut...

Berita Lainnya

KPK: Jelang 2014, Parpol Makin Gencar Korupsi

Pramono Usulkan Partai Punya Perusahaan Sendiri

Syarif Hasan: Kader Partai Demokrat Wajib Taati Majelis Tinggi