Sabtu, 11 Jumadil Awwal 1434 / 23 Maret 2013
find us on : 
  Login |  Register

Syarif Hasan: Kader Partai Demokrat Wajib Taati Majelis Tinggi

Rabu, 13 Maret 2013, 17:48 WIB
Komentar : 0
Antara
Syarief Hasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan mengingatkan para kader Partai Demokrat telah menandatangani pakta integritas.

Dalam pakta integritas tersebut setiap kader wajib taat dan patuh terhadap keputusan yang ditetapkan Majelis Tinggi.

“Yang penting semua kader dari DPC, DPD 33 provinsi dan 497 DPC sudah menyatakan integritas loyal kepada keputusan Majelis Tinggi,” katanya saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/3).

Menurutnya, tidak ada nama yang sudah disiapkan sejak awal untuk menduduki kursi ketua umum. Ditegaskan Syarif, semua kader Partai Demokrat berpeluang untuk menjadi ketua umum.

Nama-nama yang muncul dan mencari dukungan pun ia tak terlalu ambil pusing. Ia beranggapan hal tersebut wajar dilakukan.

“Wajarlah kalau orang nyari dukungan. Gak apa-apa,” katanya. Ia mengatakan, mekanisme pemilihan ketua umum masih digodok. Ia pun tak mau membocorkan apa saja yang mungkin dibahas dalam KLB nanti. 

Reporter : Esthi Maharani
Redaktur : A.Syalaby Ichsan
716 reads
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu(QS.Al-Baqarah:45)
FOTO TERKAIT:
VIDEO TERKAIT:
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
Silahkan login atau register untuk kirim komentar Anda

Berita Lainnya

Aklamasi Cermin Ketakutan Majelis Tinggi

DPD Demokrat Minta Calon Ketum dari Aspirasi Daerah

Majelis Tinggi Demokrat Minta Tak Persoalkan Aklamasi