Sabtu, 11 Jumadil Awwal 1434 / 23 Maret 2013
find us on : 
  Login |  Register

'Ketum atau Pendiri Parpol Tak Harus Jadi Capres'

Senin, 11 Maret 2013, 22:30 WIB
Komentar : 0
IST
Pengamat politik UGM Yogyakarta, Ari Dwipayana.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum atau pendiri partai politik tidak harus selalu menjadi calon presiden, tetapi dapat menjadi pembuat keputusan atau 'king maker' dalam setiap kebijakan partai, kata pengamat politik UGM Yogyakarta, Ari Dwipayana.

Menurut Ari, dengan kompetisi yang demokratis dalam internal partai, menurutnya juga akan muncul figur-figur calon presiden baru.

"Calon-calon yang lebih segar hanya akan bisa muncul apabila ada proses kompetisi yang demokratis dalam internal partai. Artinya, harus ada mekanisme yang lebih terbuka dalam seleksi pencalonan presiden," katanya di Yogyakarta.

Bahkan, menurut Ari calon yang diusung dari tiap-tiap partai tidak harus dari internal partai, yakni dengan membuka diri terhadap calon-calon alternatif yang muncul dari luar partai.

"Sekarang ini, kan masih pada kebiasaan lama. Siapa pun ketua umum atau pendiri partai maka otomatis dialah calon presiden yang diusung," katanya.

Sayangnya, calon-calon alternatif, menurut Ari, juga terkesan masih menunggu dan belum secara terbuka membangun komunikasi dengan partai.a

Redaktur : Karta Raharja Ucu
Sumber : Antara
1.299 reads
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?((QS Ar Rahman))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
Silahkan login atau register untuk kirim komentar Anda

  VIDEO TERBARU
Geliat Perkembangan Muslim Cina
Pemerintah Komunis berencana untuk membangun masjid di seluruh negeri. Hal ini, merupakan implementasi guna memenuhi tuntutan 20-an juta warga Muslim di negeri itu.Menurut...

Berita Lainnya

'Tak Ada Upaya Singkirkan Agus Marto dari Kabinet'

'Parpol Belum Percaya Diri Deklarasikan Capres'

KLB Partai Demokrat Bakal Digelar pada 23 Maret?