REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PAN, Abdul Hakam Naja, mengatakan hanya Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP yang sepakat dengan pemilihan gubernur secara tidak langsung melalui DPRD. Sementara tujuh fraksi lainnya menolak.
“Kami menilai pemilihan gubernur secara langsung merupakan pilihan yang terbaik,” katanya di Gedung Parlemen, Jumat, (8/3). Demokrat dan PPP, terang Hakam, menilai gubernur 70 persen merupakan perwakilan pemerintah, sehingga tidak masalah jika dipilih melalui DPRD.
Namun, Fraksi PAN menilai pemilihan gubernur secara langsung merupakan cara berdemokrasi yang terbaik. Saat ini, ujar Hakam, demokrasi sudah berjalan dengan baik. Kalau pun terdapat masalah seperti biaya pemilihan langsung yang besar, masalah tersebut yang harus dicari solusinya. Misalnya saja, biaya pemilihan dibatasi.
Sebagai contoh, kata Hakam, jika sebuah daerah penduduknya 1.000 orang, maka belanja calon gubernur untuk keperluan pemilihan maksimal sebesar satu miliar. Ini bisa dibuatkan aturannya agar biaya politik tidak terlalu besar.
