Jumat, 10 Jumadil Awwal 1434 / 22 Maret 2013
find us on : 
  Login |  Register

Kepala Daerah Dipilih Langsung Lebih Terpercaya

Selasa, 26 Februari 2013, 16:06 WIB
Komentar : 0
Politisi PDIP Arif Wibowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, kepala daerah harus dipilih secara langsung. Baik gubernur mau pun wakil. 

Alasannya, pemilihan langsung lebih terpercaya ketimbang pemilihan melalui DPRD. Apalagi penunjukan langsung oleh pemerintah pusat.

Pemilihan gubernur melalui DPRD, terang Arif, cenderung mengabaikan aspirasi rakyat. Selain itu, jika gubernur dipilih langsung sedangkan wakilnya dipilih melalui penunjukan PNS oleh pemerintah pusat akan menimbulkan problem legitimasi. 

"Seandainya gubernurnya ditangkap KPK, maka sulit wakil gubernur menggantikannya karena mekanisme pengangkatannya berbeda," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (26/2).

Legitimasi wakil gubernur melalui pemilihan langsung, ujar Arif, jauh lebih kuat dari pada jika ditunjuk dari PNS. Jika gubernurnya dipilih langsung, maka wakilnya harus dipilih langsung juga. 

Ini perlu dilakukan untuk mempermudah wakil menggantikan gubernur, jika gubernurnya bermasalah atau meninggal.

Reporter : Dyah Ratna Meta Novi
Redaktur : Mansyur Faqih
964 reads
Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum fajar)((HR. Al Hakim dan Tirmidzi))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
Silahkan login atau register untuk kirim komentar Anda

  VIDEO TERBARU
Geliat Perkembangan Muslim Cina
Pemerintah Komunis berencana untuk membangun masjid di seluruh negeri. Hal ini, merupakan implementasi guna memenuhi tuntutan 20-an juta warga Muslim di negeri itu.Menurut...

Berita Lainnya

Anas Bisa Jadi Sumber Informasi Skandal Bank Century?

DPD Demokrat Papua: Pengganti Anas Harus Jadi Capres

KPU Dinilai Jilat Ludah Sendiri