REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak adanya pemisahan antara jabatan publik dengan jabatan politik dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan. “Presiden mau pun menteri semestinya tidak lagi menduduki posisi strategis di partai politik," kata Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gungun Heryanto, Kamis (21/2).
Menurut dia, sedikitnya ada dua konflik kepentingan yang bakal dihadapi seseorang yang memegang jabatan publik dan politik. Pertama soal waktu. Dalam konteks ini seorang pejabat publik, menteri atau presiden, bisa kehilangan fokus kerja ketika masalah partai berbarengan dengan penyelenggara negara.
"Meski diklaim tidak ada masalah, tapi energi kreatif mereka mengurus rakyat bisa hilang," katanya.
Kedua menyangkut kepentingan ekonomi. Gungun menyatakan pejabat publik dari partai politik kerap kali tergoda untuk mengkapitalisasi jabatan mereka untuk kepentingan partai.
Sumber-sumber keuangan di lembaga yang mereka pimpin dimanfaatkan sedemikian rupa guna menghidupi partai. "Meskipun hal ini tidak dilakukan secara langsung, paling tidak biasanya mereka memberi akses kepada orang-orang partai untuk melakukannya," ujar Gungun.
