REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah partai politik menolak wacana penonaktifan kader yang duduk di posisi strategis kenegaraan. Partai Persatuan Pembangunan misalnya, tak setuju jika menterinya melepaskan jabatan sebagai fungsionaris partai.
Dikatakan, hal itu tidak menjamin kinerja seorang menteri bakal lebih baik. "Ukurannya apa, menjadi pengurus partai atau tidak?" kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi, Kamis (21/2).
Menurutnya, penilaian kinerja menteri ada di tangan presiden. Ia yang berhak menilai apakah menteri yang diangkat memiliki kinerja baik atau tidak.
"Evaluasinya bukan diukur si menteri mengurus partai atau tidak," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, publik bisa menilai kinerja menteri dari partai politik.
Arwani menjelaskan, Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum PPP sudah bekerja profesional. Misalnya, dengan melakukan mengangkat Anggito Abimanyu untuk membenahi carut-marut keuangan dana haji. Padahal Anggito tidak memiliki afiliasi politik dengan PPP. "Pak Anggito orang profesional ahli ekonomi," ujar Sekretaris Fraksi PPP di DPR tersebut.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Viva Yoga menyatakan hal serupa. Menurut Viva memisahkan menteri dari jabatan di partai politik sama saja dengan menafikan fungsi partai politik. "Menteri tidak perlu melepaskan diri dari partai politik," katanya.
Viva menerangkan susunan kabinet di pemerintahan ada karena partai politik. Ini karena susunan kabinet dibentuk berdasarkan kesepakatan koalisi di antara parai politik.
Jadi wajar bila kemudian partai politik menempatkan orang-orang terbaiknya duduk di kursi kabinet. "Karena partai politik berfungsi sebagai rekutmen dan seleksi kepemimpinan," ucapnya.
Apalagi, jelas dia, presiden memiliki UKP4 yang bisa memberikan penilaian obyektif mengenai kinerja menteri di kabinet. Dari laporan UKP4, publik juga bisa menilai apakah seorang menteri telah menjalankan tugas kenegaraan secara baik atau tidak.
"Laporan UKP4 sudah transparan. Publik bisa menilai menteri yang mana yang berprestasi dan kurang kompetensi," katanya.
Sejauh ini PAN merasa kinerja kader mereka menjadi menteri di kabinet tidak bermasalah. Buktinya, kata Viva, sejak jabatan Menko Perekonomian dijabat Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa kondisi ekonomi Indonesia kian membaik.
"Tingkat pertumbuhan ekonomi bagus. Investasi masuk. Stabilitas ekonomi nasional terjaga," ujarnya.
