REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perjalanan menuju sistem demokrasi di Indonesia masih banyak menemui banyak hambatan. Bahkan, hambatan tersebut bisa mengganggu ketahanan nasional.
Pakar Politik LIPI Indria Samego mengatakan, ada beberapa penyebab upaya menuju negara demokrasi masih menuai banyak hambatan. Pertama, undang-undang serta berbagai aturan pelaksana yang dilahirkannya, tidak mampu mengakomodasi tuntutan perubahan yang ada.
"Bahkan, banyak peraturan perundangan yang dilahirkan yang memiliki nuansa berbau pesanan dari pihak yang berkepentingan," kata dia.
Hal itu disampaikan dia saat berbicara dalam Seminar Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bertajuk Kepemimpinan Nasional Dalam Membangun Peradaban, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (19/12).
Sebagai akibatnya, lanjut Indria, ketika undang-undang itu disahkan, muncul pro dan kontra yang sangat keras dalam masyarakat. Dilihat dari aktornya, demokratisasi di Indonesia masih belum secara kualitatif menunjukkan adanya praktik kesetaraan dan kemajemukan.
"Budaya politik feodalistik dan politik komunalisme masih terlihat dominan di dalamnya," katanya.
Kedua, partai politik telah menjadi aktor utama dalam perpolitikan nasional menggantikan militer dan birokrasi sipil sebagaimana di masa Orde Baru. Ditambah lagi dengan diabsahkannya partai sebagai organisasi politik yang paling berhak mencalonkan presiden dan wakilnya di tingkat pusat, dan calon kepala daerah dan wakilnya di tingkat daerah.
"Semakin jelas saja bahwa pembentukan pemerintahan selanjutkan diserahkan kepada partai pemenang pemilu," katanya.
Sebagai akibatnya, jumlah partai akan semakin sulit dibatasi. Dalam setiap pemilu akan lahir partai baru yang hendak mengadu nasib. "Bisa diduga bahwa harga kursi akan semakin mahal," katanya.
Ketiga, kepentingan ideologi kurang menjadi pertimbangan utama partai dalam setiap konteks politik. Untuk bertahan, kepentingan ideal tersebut telah digantikan oleh pertimbangan strategis jangka pendek, yakni memenangkan kontes politik.
"Jadi, dengan mengikuti ketiga faktor tersebut tidak mustahil bahwa perjalanan menuju demokrasi di Indonesia akan menghadapi suasana yang mengganggu ketahanan nasional.
