Friday, 30 Zulhijjah 1435 / 24 October 2014
find us on : 
  Login |  Register

Panja DPR: Audit BPK Soal Hambalang Ngambang

Saturday, 03 November 2012, 14:39 WIB
Komentar : 2
Antara/Jafkhairi
Pembangunan Stadion Hambalang di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor.
Pembangunan Stadion Hambalang di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Panja Hambalang DPR menilai hasil pemeriksaan laporan audit investigasi proyek P3SON tahap I yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada dewan masih ngambang dan tidak sesuai ekspektasi rakyat. Sebab, laporan tersebut belum tuntas selesai.

“Kita ingin laporan ini tuntas selesai tapi, ternyata ini masih panjang penyelesaiannya, Karena saat ini masih tahap I,”ujar Anggota Panja Hambalang Komisi X DPR Zul Fadli dalam diskusi polemik Sindo Radio di Jakarta, Sabtu (3/11).

Menurutnya hasil laporan ini penting untuk secepatnya diselesaikan agar DPR dapat segera menindaklanjuti proyek ini. Namun, dengan masih adanya laporan tahap 2 dan 3 yang harus dilakukan BPK membuat pembahasan proyek ini makin lama penuntasannya.

Padahal, kata Zul penuntasan laporan ini penting agar tidak menjadi polemik berlanjut dikalangan masyarakat dan dapat memperkecil kerugian Negara, karena semakin lama penuntasan akan makin lama pula proses pembangunan proyek ini berhenti serta terkatung-katung.

“Ini masih menunggu lagi, tahap 2 dan 3 jadi makin lama penuntasannya. Jadi ekspektasi kita kurang karena waktunya yang lama ini,”tambahnya.

Panja, kata Zul, khawatir penyelesaian tahap 2 dan 3 laporan pemeriksaan ini membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya. Di mana pada tahap I saja BPK membutuhkan waktu kurang lebih 177 hari, bagaimana dengan tahap selanjutnya. “Kalau tahap 1 butuh 177 hari kerja, gimana tahap 2 bisa lebih lama lagi,”ungkap Anggota komisi X DPR ini.

Zul meminta pada BPK untuk secepatnya melakukan investigasi tahap 2 kalau perlu dapat memanggil auditor luar untuk percepatan penuntasan laporan ini. Sehingga, DPR dapat secepatnya mengkaji dan menuntaskan proyek ini.

“Jadi yang kedua secepatnyalah dilakukan kalau perlu undang auditor dari luar untuk percepatan penuntasan kasus ini,”tegas Politisi Golkar tersebut.

Reporter : aghia khumaesi
Redaktur : Taufik Rachman
Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab((HR. Ibnu Majah))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Pengamat AS: Jokowi Perlu Bentuk Pemerintahan yang Profesional
Hiruk pikuk transisi demokrasi telah usai, kini pasangan Jokowi-JK resmi menjadi pemimpin negara dan mengemban amanah rakyat. Namun menurut sejumlah pengamat, Presiden Jokowi...