Jumat, 21 September 2012, 12:14 WIB

Jokowi tak Perlu Singkirkan Orang Lama

Rep: M Akbar Wijaya/ Red: Dewi Mardiani
Antara/Andika Wahyu
Hidayat Nur Wahid (kanan) menyimak pernyataan Wakil Ketua BKSAP, Sidarto Danusubroto.
Hidayat Nur Wahid (kanan) menyimak pernyataan Wakil Ketua BKSAP, Sidarto Danusubroto.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menyingkirkan pejabat-pejabat lama di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jokowi cukup membangun sistem baru agar kerja pemerintahannya berjalan efektif sesuai harapan masyarakat.

"Yang penting membangun sistem yang bersih dan melayani tanpa perlu menyingkirkan orang-orang lama," kata Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan, Sidarto Danusubroto, Jum'at (21/9), di Sengigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sidarto berpandangan, menyingkirkan orang-orang lama di Pemprov DKI, hanya akan menyulitkan kerja Jokowi. Pasalnya hal itu dapat menciptakan resistensi di dalam pemerintahan.

Dengan dukungan besar rakyat, Jokowi mesti bisa merangkul seluruh stakeholder di Pemprov DKI Jakarta. "Dia harus merangkul anggota dewan (DPRD), pejabat, dan semua kalangan," kata Sidarto.

Watak kebersamaan yang ditunjukan Jokowi selama memimpin Solo harus bisa diterapkan di DKI Jakarta. Kata dia, hal ini merupakan salah satu tantangan yang dimiliki Jokowi, mengingat banyaknya benturan kepentingan yang ada di DKI Jakarta.

Menurut Sidarto, kunci kemenangan Jokowi terletak pada figurnya yang rendah hati. Jokowi juga diketahui publik sebagai Gubernur yang memiliki rekam jejak positif. "Dia pemimpin jujur yang menjadi impian rakyat," katanya.

Selain faktor Figur, kemenangan Jokowi juga tidak bisa dilepaskan oleh soliditas kader-kader partai pengusung (PDI Perjuangan dan Gerindra) dalam memenangkan Jokowi.