Sabtu, 6 Syawwal 1435 / 02 Agustus 2014
find us on : 
  Login |  Register

'Waspadai UU Antikorupsi untuk Jatuhkan Lawan Politik'

Rabu, 01 Agustus 2012, 23:17 WIB
Komentar : 0
Tahta Aidilla/Republika
Mural anti korupsi
Mural anti korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semua pihak untuk mewaspadai penggunaan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik. "Tidak semua yang dikenai UU itu melakukan tindak kriminal," ujar pakar hukum dan juga pengacar, Maqdir Ismail di Jakarta, Rabu (1/8), menanggapi begitu mudahnya orang-orang tertentu atau penguasa menggunakan UU tersebut.

Dalam Pasal 1 dan 2 UU itu, lanjut dia, tidak dijelaskan adanya kesengajaan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud itu adalah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam UU No.31/1999 Pasal 1 Ayat (1) disebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian, di dalam Ayat (2) Huruf a disebutkan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian; Huruf b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Berikutnya, Huruf d disebutkan orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pasal 1 Ayat (3) disebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Dengan demikian, kata dia, swasta bisa kena karena bisa menyalahgunakan kesempatan. Begitu juga, pegawai bisa kena karena menyalahgunakan wewenang. Jika dibiarkan terus berlanjut, menurut Maqdir, akan semakin banyak anak bangsa yang tak bersalah dikenai UU tersebut oleh lawan politiknya.

Maqdir memberi contoh kasus Mantan Direktur Utama PLN, Eddie Widiono, yang dikenai UU tersebut karena niat baik menyetujui usul anak buahnya untuk melakukan penggunaan IT dalam pembayaran rekening listrik. "Dia diduga korupsi, tetapi korupsi itu sendiri tidak bisa dibuktikan," katanya.

Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber : Antara
Sesungguhnya Allah SWT mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan karena keliru, karena lupa, dan karena dipaksa (HR Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Sensasi Motor Mini di Monas
AKARTA -- Monas dipadati wisatawan pada musim libur Lebaran. Hal ini menjadi berkah bagi para pedagang yang biasa beroperasi disana. Salah satunya Andre,...