Jumat, 6 Safar 1436 / 28 November 2014
find us on : 
  Login |  Register

PKS: Perlu Kajian Koalisi Pasca-Pilpres

Senin, 21 Mei 2012, 17:16 WIB
Komentar : 2
Antara
Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal (kanan) dan Sekretaris FPKS Abdul Hakim (kiri)
Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal (kanan) dan Sekretaris FPKS Abdul Hakim (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyatakan harus ada kajian mendalam terkait pengaturan koalisi pasca-pilpres. Karena hal ini berbeda dengan masalah koalisi atau oposisi dalam menyukseskan pilpres.

"Kalau koalisi mendukung capres sudah kita lakukan sejak awal," jelasnya, saat dihubungi, Senin (21/5). Pihaknya melakukan itu saat mendukung Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II. Namun pasca-pilpres, menurutnya, pengaturan koalisi dan oposisi harus dikaji lagi. Alasannya, masalah koalisi atau oposisi pasca-pilpres tidak tertera dalam UUD. Konstitusi jelasnya tidak mengatur masalah itu.

Pihaknya merasa bersyukur jika pengaturan masalah koalisi mengusung capres dimasukkan dalam UU Pilpres. Hal itu dinilainya sudah menjadi tradisi yang terus dilakukan PKS sejak dulu. "Alhamdulillah ya kalau tradisi kita itu menjadi kaidah formal," imbuhnya.

Koalisi tersebut yang kemudian diatur nantinya akan membentuk kerjasama menyukseskan capres. Nantinya ada kesamaan visi dan misi secara transparan.

Reporter : Erdy Nasrul
Redaktur : Dewi Mardiani
Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya.((HR. Bukhari dan Muslim))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Kewajiban Muslim Penuhi Hak-Hak Binatang
JAKARTA -- Ketua Pemuliaan Lingkungan Hidup & SDA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. H. Hayu Prabowo menuturkan sudah menjadi kewajiban seorang Muslim untuk...