Selasa, 27 Zulhijjah 1435 / 21 Oktober 2014
find us on : 
  Login |  Register

PKS: Perlu Kajian Koalisi Pasca-Pilpres

Senin, 21 Mei 2012, 17:16 WIB
Komentar : 2
Antara
Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal (kanan) dan Sekretaris FPKS Abdul Hakim (kiri)
Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal (kanan) dan Sekretaris FPKS Abdul Hakim (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyatakan harus ada kajian mendalam terkait pengaturan koalisi pasca-pilpres. Karena hal ini berbeda dengan masalah koalisi atau oposisi dalam menyukseskan pilpres.

"Kalau koalisi mendukung capres sudah kita lakukan sejak awal," jelasnya, saat dihubungi, Senin (21/5). Pihaknya melakukan itu saat mendukung Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II. Namun pasca-pilpres, menurutnya, pengaturan koalisi dan oposisi harus dikaji lagi. Alasannya, masalah koalisi atau oposisi pasca-pilpres tidak tertera dalam UUD. Konstitusi jelasnya tidak mengatur masalah itu.

Pihaknya merasa bersyukur jika pengaturan masalah koalisi mengusung capres dimasukkan dalam UU Pilpres. Hal itu dinilainya sudah menjadi tradisi yang terus dilakukan PKS sejak dulu. "Alhamdulillah ya kalau tradisi kita itu menjadi kaidah formal," imbuhnya.

Koalisi tersebut yang kemudian diatur nantinya akan membentuk kerjasama menyukseskan capres. Nantinya ada kesamaan visi dan misi secara transparan.

Reporter : Erdy Nasrul
Redaktur : Dewi Mardiani
Tahukah engkau apa yang menghancurkan Islam?” Ia (Ziyad) berkata, aku menjawab, “Tidak tahu.” Umar bin Khattab RA berkata, “Yang menghancurkan Islam adalah penyimpangan orang berilmu, bantahan orang munafik terhadap Alquran, dan hukum (keputusan) para pemimpin yang menyesatkan.”(Riwayat Ad-Darimi, dan berkata Syaikh Husain Asad: isnadnya shahih))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Konversi Minyak ke Gas, Bisakah?
JAKARTA -- Konversi minyak ke gas bisa menjadi cara pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM di Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen...