Tuesday, 7 Zulqaidah 1435 / 02 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Usulan Sanksi ke Kepala Daerah tak Relevan

Sunday, 20 May 2012, 15:13 WIB
Komentar : 1
Republika
Budiman Sujatmiko
Budiman Sujatmiko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Anggota Pansus RUU Pemda di DPR, Budiman Sujatmiko, mengatakan, usulan pemerintah untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah tidak relevan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah. Pasalnya, kepala daerah dipilih oleh masyarakat.

‘’Pemerintah tidak memiliki legitimasi untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah. Karena kepala daerah itu dipilih dari bawah (oleh rakyat). Bukan dipilih pemerintah,’’ katanya ketika dihubungi, Ahad (20/5).

Sebelumnya, dalam draf RUU Pemda versi pemerintah memuat beberapa perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Antara lain, mengatur secara tegas mengenai kewenangan sekaligus sanksi-sanksi bagi gubernur yang melakukan pelanggaran.

Karenanya, politisi PDI Perjuangan itu mengaku akan mempertanyakan mengenai usulan pemberian sanksi tersebut. Pasalnya, aturan mengenai sanksi kepada kepala daerah itu belum dirinci secara jelas dan sangat berpotensi menekan atau mengancam kepala daerah yang kritis.

Bagi kepala daerah, jelas dia, ada dua sanksi yang dapat diberikan, yaitu sanksi politik yang diberikan oleh DPRD sebagai pemegang amanat rakyat. Selain itu, adalah sanksi pidana jika kepala daerah tersebut melanggar hukum yang ada. 

‘’Kalau pemerintah pusat tidak bisa memberikan sanksi. Karena memang kepala daerah bukan perwakilan pemerintah pusat. Sanksi hanya bisa diberikan secara politik oleh DPRD. Dia yang akan menagih janji yang diberikan ketika berpolitik dari rakyat,’’ ucap dia.

Isu krusial lainnya, tutur Budiman, yaitu mengenai usulan pemerintah untuk menghidupkan kembali peran musyawarah pimpinan daerah (muspida). Hal ini, dinilainya dapat menimbulkan konspirasi politik. ‘’Saya melihat ada upaya menyentralisasi dengan menghidupkan fungsi lembaga-lembaga lain. Pemegang analisis keamanan itu harus tetap ada di kepolisian. Tak boleh dipengaruhi oleh yang lain,’’ jelas anggota Komisi II DPR tersebut.

Reporter : Mansyur Faqih
Redaktur : Dewi Mardiani
Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasanya ketika saling berjumpa di hari Ied mereka mengucapkan: Taqabbalallahu Minna Wa Minka (Semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah Anda)(HR Imam Ahmad dalam Al Mughni (3/294))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Normalisasi Kebijakan Fiskal AS dan Subsidi BBM Indonesia
Analis dan pelaku pasar di Amerika menunggu langkah pemerintah selanjutnya dalam menangani subsidi BBM. Investor sedang mencari kesempatan menanamkan modal, di saat bursa...