PKS: Reformasi DPR tak Cukup Hanya Membubarkan BURT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meski usulan pembubaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dinilai baik, tetapi dinilai belum bisa menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan pembubaran BURT hanya akan menghilangkan peluang munculnya kembali isu-isu kontroversial terkait kerumahtanggaan. Namun belum mampu meningkatkan kinerja DPR dalam produktifitas pembuatan UU.

Penyebabnya, lanjut dia, karena struktur dan mekanisme kerja DPR saat ini tidak mendukung ke arah peningkatan kinerja dewan. "Struktur dan mekanisme kerja DPR saat ini tidak mendukung DPR dapat mencapai target program legislasi nasional dalam pembuatan undang-undang. Belum lagi kita berbicara soal kualitas undang-undang yang dihasilkan," jelas Hakim, Kamis (9/2).

Menurutnya, selain pembubaran BURT, DPR harus segera melakukan reformasi dengan melakukan perubahan struktur berbasis fungsi. "Selama ini DPR banyak tersita waktunya oleh pekerjan-pekerjaan di luar fungsi. DPR adalah lembaga politik yang bertugas membuat kebijakan politik (policy making), bukan mengurusi masalah-masalah kerumahtangaan dan pekerjaan-pekerjaan teknis," imbuhnya.

Karena itu, ia menegaskan, sudah saatnya DPR berubah. "Biarlah perkerjaan di luar pembuatan kebijakan politik dilakukan staf ahli dan tenaga administrasi dalam hal ini Sekretariat Jenderal (Setjen). Sehingga DPR dapat fokus pada fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran," katanya menegaskan.