Jumat, 10 Ramadhan 1439 / 25 Mei 2018

Jumat, 10 Ramadhan 1439 / 25 Mei 2018

Sandi: Asyik Berani Tampil Beda di Debat Pilgub Jabar

Rabu 16 Mei 2018 08:22 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan, Dian Erika Nugraheny/ Red: Andri Saubani

Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (14/5).

Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (14/5).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
KPU Jabar menilai pasangan Asyik melanggar ketentuan debat publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menilai hal yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, sebagai suatu langkah untuk menampilkan perubahan perekonomian masyarakat Jawa Barat (Jabar). Hal tersebut ia sampaikan setelah pasangan yang biasa dipanggil Asyik tersebut mengeluarkan kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 ganti presiden saat debat pilgub Jabar di Universitas Indonesia, Senin (14/5) malam.

"Karena menurut saya ini satu diferensiasi dan satu kontras yang jelas, satu dari empat (paslon) yang beda. Kan kalau kita melihat dari empat (paslon) apa bedanya? Mereka menampilkan cuma satu pasangan yang ingin mengubah arah ekonomi Jabar ke depan bersanding dengan arah ekonomi oleh pemerintah pusat di 2019," kata Sandi yang juga merupakan Koordinator Tim Pemenangan Pilpres 2019 Partai Gerindra di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).

Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh pasangan tersebut merupakan bagian dari tindakan untuk mengubah ekonomi masyarakat Jabar ke arah yang lebih baik. Sehingga, dapat diselaraskan dengan peningkatan ekonomi secara nasional.

"Aspirasinya ingin ekonomi lebih baik, dan ekonomi lebih baik di Jawa Barat. Dan juga sederajat ekonomi yang lebih baik di nasional itu yang disampaikan," katanya.

Sandi menuturkan, selama tiga bulan ini ia sering bersama pasangan Asyik tersebut saat melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Jabar. Baik itu di wilayah Tasikmalaya, Bekasi, maupun Depok.

Selama melakukan kunjungan tersebut, ditemukan adanya permasalahan ekonomi yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Jabar. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi secara nasional. Permasalahan tersebut di antaranya lapangan kerja yang sulit, biaya hidup makin tinggi, serta harapan masyarakat untuk memiliki ekonomi yang lebih sejahtera itu sulit.

"Nah, narasi yang sama ini sangat cocok Jabar dengan nasional. Tentunya Pak Asyik adalah satu-satunya yang secara terbuka menyatakan bahwa kita ingin menyandingkan apa yang narasi yang menjadi aspirasi masyarakat di Jabar dan di nasional, (sementara) yang tiga (paslon) lainnya kan tidak secara gamblang," katanya menambahkan.

Seperti diketahui, debat publik cagub Jabar di Balairung Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5) malam, sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan yang berasal dari para pendukung terjadi setelah pernyataan penutup pasangan calon gubernur Sudrajat dan Syaikhu (Asyik) yang diusung Gerindra-PKS.

Saat itu Sudrajat sampai pada ujung pernyataannya dan Syaikhu tiba-tiba mengeluarkan kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 ganti presiden. "Kalau Asyik menang, insya Allah 2019 kita akan ganti presiden," kata Sudrajat.

Aksi pasangan itu ternyata memancing emosi pendukung pasangan Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) yang diusung PDIP. Suasana tiba-tiba ricuh dari area kursi pendukung.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yayat Hidayat mengatakan, pihaknya sudah memutuskan bahwa paslon nomor urut 3, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, melanggar ketentuan debat publik pilkada 2018. KPU akan memberi sanksi kepada paslon yang biasa disapa dengan sebutan Asyik itu.

"Selain rilis resmi, kami juga akan melayangkan teguran tertulis kepada paslon nomor tiga. Teguran ini terkait dengan pelanggaran administrasi yang mereka lakukan," ujar Yayat ketika dihubungi Republika, Selasa (15/5) malam.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA