REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG—Keinginan pihak swasta maupun pemerintah daerah untuk membangun kawasan ekonomi khusus (KEK), akan didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Asal, pengajuan tersebut selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar. ‘’Pengajuan KEK bisa saja ditolak Gubernur Jabar jika rencana tersebut tidak selaras dengan RTRW Jabar,’’ ujar Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov Jabar Taufik Budi Susilo.
Menurut Taufik, KEK harus memberikan dampak sosial ekonomi dalam lingkup regional. KEK juga,
harus memberikan manfaat untuk daerah dan wilayah lokasi KEK. Proses pengajuan KEK bisa datang dari bupati, gubernur atau swasta.
Taufik menjelaskan, di dalam KEK akan ada pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi para pengusaha. Yakni, dari mulai pengurangan pajak, kemudahan perizinan dan pasokan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, adanya fasilitas ekspor dan impor makin memudahkan pengusaha yang orientasinya melakukan ekspor impor langsung.
Pemprov Jabar kata Taufik, bisa memberikan kemudahan perizinan bagi para pengusaha yang ada di KEK. “Itu yang bisa diberikan Pemprov Jabar, karena pajak kita hanya menarik pajak kendaraan dan bahan bakar,” katanya.
Menurut Taufik, KEK di kawasan industri Cikarang datang dari inisiatif pihak swasta yang ada di sana. Mereka, mengajukan KEK di kawasan seluas 200 hektare yang akan terkoneksi dengan fasilitas dry port ke Tanjung Priok. Selain itu, layanan bea cukai dan imigrasi akan diselesaikan dalam satu tempat. “Pengajuan KEK memang memberikan keuntungan pada swasta yang ada di sana,” kata Taufik.
Sebenarnya, menurut Taufik, kalau pengajuan datang dari bupati, maka proses yang ditempuh akan semakin sedikit. Karena, hanya tinggal menunggu rekomendasi gubernur dan dewan KEK. Namun, kalau usulan pembangunan KEK diajukan oleh gubernur, maka sebelumnya provinsi harus mendapatkan
rekomendasi dari bupati.
Tahun ini, menurut Taufik Pemprov Jabar akan menginisiasi kemungkinan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka menjadi KEK. Karena, kawasan tersebut berpeluang ditata sebagai KEK. “Kami akan siapkan kajiannya. Inisiatif pengajuannya bisa datang dari swasta atau dari Pemprov Jabar,” tuturnya.(adv)
