Sabtu, 1 Muharram 1436 / 25 Oktober 2014
find us on : 
  Login |  Register

Delapan Provinsi di Indonesia Rawan Kekeringan

Sabtu, 30 Juni 2012, 09:51 WIB
Komentar : 1
Republika/Agung Supriyanto
Kolam yang kekeringan di musim kemarau (ilustrasi).
Kolam yang kekeringan di musim kemarau (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Delapan daerah di Indonesia rawan mengalami kekeringan seiring terjadinya kebakaran lahan dan musim kemarau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, Syamsul Maarif mengatakan, ke-8 daerah tersebut masing-masing Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

"Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), di delapan daerah tersebut kerap terdapat `hot spot` (titik panas), karena salah satu penyebab terjadinya kekeringan adalah kebakaran lahan," ujarnya.

Dikatakannya, setelah dilakukan penelitian, 90 persen penyebab kebakaran lahan akibat ulah manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya, BNPB berkoordinasi dengan Kementrian Pertanian (Kementan), karena urusan lahan berada di instansi tersebut. Selain itu, lanjutnya, di ke-8 daerah tersebut akan dikirimkan helikopter untuk melakukan pemadaman dari udara. Disebutnya, BNPB juga harus melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan yang menyangkut masalah pertanian dan perkebunan.

Ia mengimbau setiap BNPB di seluruh Indonesia agar tidak lalai, sebab bila sudah mulai adanya `hot spot`, artinya kekeringan sudah di depan mata. Di samping itu, demikian Syamsul, di sejumlah daerah juga terancam kekeringan karena faktor cuaca yang memasuki musim kemarau dan berdampak terhadap gagalnya masa panen petani. "Untuk mengatasi hal ini, BNPB bersama Kementan bekerja sama untuk membangun lumbung pangan, dan mendorong lumbung yang telah dibangun masyarakat secara swadaya," katanya.

Redaktur : M Irwan Ariefyanto
Sumber : antara
Siapa saja yang telah kami angkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan/jabatan kemudian kami telah memberikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya yang sah adalah ghulul (korupsi)((HR. Bukhari))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Ini Tugas Kopassus di Era Presiden Baru
JAKARTA -- Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus telah memiliki pemimpin baru yaitu Mayjen TNI Doni Monardo. Bertepatan dengan penggantian presiden baru, ada beberapa hal...