REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak pada Rabu (20/3) lumpuh akibat aksi mogok yang dilakukan ratusan sopir truk angkutan pelabuhan.
Aksi mogok ini menuntut agar Pemerintah mencabut Peraturan Menteri (Permen) 1 tahun 2013 yang melarang angkutan bongkar muat pelabuhan menggunakan BBM bersubsidi.
Pantauan Republika di Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) ratusan truk berkapasitas besar parkir berjejer di pinggir jalan akses TPS dan pintu masuk TPS. Jalan di beberapa terminal pelabuhan pun lengang tidak seperti hari biasanya, dimana truk kontainer dan trailer berlalu lalang.
Humas PT Pelindo III Edy Suprianto mengatakan, akibat aksi mogok ini, 80 persen aktifitas bongkar muat kapal kargo di pelabuhan terganggu. Setidaknya 37 Kapal Kargo pada akhirnya hanya bersandar di dermaga. Tidak ada aktifitas bongkar muat sejak aksi mogok DPC Organda Tanjung Perak Surabaya.
Dari 37 kapal, hanya tujuh kapal yang beraktifitas, diantaranya milik Terminal Peti Kemas (PT TPS). Sementara 30 kapal lainnya hanya sandar, tidak ada aktifitas bongkar muat.
Untuk itu, pihaknya mengimbau aksi stop operasi sejumlah kendaraan milik anggota Organda Tanjung Perak tetap menjauhi kawasan pelabuhan.
Menurutnya, tindakan stop operasi yang dilakukan serentak oleh tujuh Organda itu, khawatir dapat menghentikan kegiatan bongkar muat kapal non-peti kemas yang sistemnya Truck Lossing (TL).
