REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- PT Prime Management Indonesia (PT PMI) membantah bahwa pihaknya tidak memberikan tanggapan atas surat pernyataan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY - Jawa Tengah (Jateng) terkait dugaan kasus penipuan pendidikan terhadap pelapor, Kartika Rini.
Direktur Utama PT PMI, Anwari mengatakan, pihaknya sudah memberikan tanggapan terhadap LOS dalam bentuk surat. Namun, dia mengakui, dirinya menolak untuk menghadiri mediasi yang diselenggarakan oleh LOS.
"Karena kami merasa kurang yakin dengan pembuktian keterangan LOS yang tidak berdasarkan sumpah," kata Anwari saat ditemui di kantornya, Selasa (5/1).
Sebelumnya dalam pemberitaan Republika edisi Senin (21/1) lalu, disebutkan bahwa PT PMI tidak memberikan tanggapannya kepada LOS DIY-Jateng atas kasus Kartika Rini. LOS mendapat aduan dari seorang warga yang merasa telah tertipu oleh PT PMI. Kronologi kasus ini bermula saat korban, Kartika Rini (47 tahun) menjalin kerja sama dengan perusahaan tersebut pada 2007 silam, untuk keberangkatan kuliah S2-nya ke Jerman.
Saat itu, korban telah menyetorkan uang sejumlah Rp 16 juta, sebagai syarat pemberangkatannya. Namun, menurut informasi LOS, pihak pelapor hingga saat ini belum juga mendapat kepastian untuk bisa berangkat melanjutkan studinya ke negara yang dituju.
Karena itulah, Anwari kemudian meluruskan masalah ini. Dikatakannya, pada 24 Oktober 2007, Kartika Rini benar telah membayarkan uang sejumlah Rp 16 juta untuk biaya admison dan kursus. Namun, itu belum termaksud ongkos tiket pesawat, paspor, visa, dan uang jaminan dari pemerintah Jerman.
Namun, pada akhir 2007, Kartika Rini tidak lagi mengikuti kursus. Dia menghilang tanpa ada pemberitahuan apapun ke PT PMI. Karena itu dia dinyatakan berhenti sebelum masa belajarnya selesai. Lalu, Januari 2012, Kartika Rini tiba-tiba mendatangi bagian keuangan PT PMI untuk meminta MOU. Namun, dia tidak bisa menjelaskan proyeksi penggunaannya. Padahal pada Februari 2008, PT PMI telah menawarkannya berangkat ke Jerman. Namun, dia menolak.
Berdasarkan keterangan Kartika Rini pada LOS, pihaknya sama sekali belum pernah mendapat tawaran tersebut dari PT PMI. Tapi pengakuan itu tidak dibuktikan kebenarannya di bawah sumpah.
Sejak tahun 2008, PT PMI, sudah memberangkatkan sekitar 500 calon mahasiswa ke berbagai tujuan mancanegara. Karena itu, dia menyayangkan tata kerja LOS yang memublikasikan aduan tersebut ke media sebelum menguji kebenarannya di bawah sumpah, seperti pada Pengadilan Negeri (PN).
Menurut keterangan yang dihimpun bagian keuangan PT PMI, Kartika Rini, saat itu menolak tawaran ke Jerman lantaran sudah mendapatkan beasiswa ke Prancis.
PT Prime Manajemen Indonesia, juga mengklarifikasi bahwa perusahaannya tidak memberikan program beasiswa. Karena, bergerak dalam bidang konsultan pendidikan ke luar negeri. Perusahaan tersebut tidak menerima siswa yang hanya sekedar melakukan kursus bahasa tanpa tujuan studi ke luar negeri.
