REPUBLIKA.CO.ID,SOLO--Puluhan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan yang sedianya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, salah sasaran, ternyata diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS).
Sedikitnya 14 PNS di lingkungan Pemkot Surakarta kedapatan memperoleh kartu Jaminan Kesehatan. Di sisi lain ada 75 warga miskin yang luput tidak mendapatkan kartu jaminan kesehatan untuk warga miskin itu, kata Kepala Bidang Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Purwanti kepada wartawan di Solo, Sabtu.
Ia mengatakan, data itu baru sementara yang masuk ke DKK, mulai 17 Desember 2012 hingg 3 Januari 2013. Diperkirakan masih banyak lagi warga miskin yang luput dari pendataan. Selain itu, disinyalir juga masih banyak kartu Jamkesmas yang salah sasaran.
"Ya ini baru laporan sementara, ada 14 PNS yang mendapatkan kartu Jamkesmas. Sedangkan warga yang dulu dapat Jamkesmas dan sekarang tidak padahal dia warga tak mampu dan harus berobat rutin ini ada 75 orang," katanya.
Dikatakannya, belasan PNS itu diketahui memiliki Jamkesmas baru laporan dari dua Puskesmas, yakni Puskesmas Ngoresan dan Puskesmas Jayengan. Diperkirakan, di wilayah lain masih banyak hal serupa yang terjadi. "Data itu baru dari dua Puskesmas, padahal beberapa puskesmas lain juga sudah ada yang menemukan, tetapi data memang belum direkap," katanya.
Ia mengatakan DKK setelah mendapat laporan tersebut juga terus langsung menarik kartu Jamkesmas itu. Sebab, PNS sudah mendapatkan jaminan kesehatan berupa Asuransi Kesehatan (Askes) dari pemerintah.
Selanjutnya, secepatnya DKK akan mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya kepemilikan jamkesmas para PNS itu segera dicabut. "Kalau PNS ketahuan dapat Jamkesmas langsung kita tarik kartunya, mereka sudah mendapat Askes kan, tidak boleh dobel, dari pemerintah semua," katanya.
Berdasarkan catatannya, sedikitnya sudah ada 75 orang yang mengadu langsung. Sebelumnya mereka mendapatkan Jamkesmas, tetapi sekarang mereka sudah tidak mendapatkan lagi. Padahal mayoritas mereka memiliki penyakit yang kronis sehingga menggantungkan diri pada Jamkesmas untuk pengobatannya.
Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo hanya bisa mengusulkan supaya mereka yang sebelumnya mendapatkan Jamkesmas sekarang tidak untuk mendaftar ke DKK supaya mendapatkan Program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold.
"Kalau kasus seperti ini akan ada kebijakan khusus, kasihan mereka yang benar-benar butuh tetapi ternyata tidak dapat lagi," katanya
