REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Di tahun 2013 UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) masih menghadapi berbagai masalah.
Tiga permasalahan utama yang akan dihadapi pengusaha di tahun ini adalah, kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) sebesar 15 persen, perekonomian dunia yang belum membaik dan kemungkinan juga kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak).
''Produk UMKM di DIY terutama di bidang kerajinan banyak yang diekspor. Namun dengan perekonomian dunia yang belum membaik, tentu saja ekspor kerajinan dari DIY menurun,"
ujar Ketua Umum Komunitias UMKM DIY Prasetyo Atmosutidjo pada Republika, Rabu (2/1).
Sebetulnya, kata dia, pasar dalam negeri terbuka lebar, tetapi produk luar, seperti Cina semakin merajalela sementara tidak ada penjaminan dari pemerintah.
Seharusnya, pemerintah berkewajiban membeli produk-produk UMKM. Namun seringkali pemerintah justru mencari gampang dan harga yang murah.''Kalau dilihat dari belanja APBN cukup banyak barang yang dibeli dari luar negeri seperti mebel dan lain-lain. Padahal produk UMKM sendiri kualitasnya sudah ada yang sama dengan produk dari luar negeri,'' ujar Prasetyo.
Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu PHK besar-besaran.Padahal 99 persen perusahaan yang ada di Indonesia merupakan UMKM dan 98 persen tenaga kerja ada di UMKM.
Pemerintah, lanjut dia, selain wajib membeli produk UMKM, seharusnya juga memberikan kemudahan bagi UMKM. Seperti, fasilitas kredit yang murah dan mudah diakses.
''Walaupun di kalangan elit seperti Presiden dan Menteri mengatakan, kredit bagi UMKM tidak perlu agunan. Namun kenyataannya, Bank menerapkan hal berbeda," kata Prasetya.
Menurutnya, pemerintah hanya menjamin 30 persen kredit yang macet.Diakui Prasetyo, selama ini beberapa kementerian memang mempunyai program untuk UMKM. Namun sifatnya masih sendiri-sendiri, sehingga sulit diukur dampak positifnya.
Seharusnya antar kementerian yang memiliki program untuk UMKM memiliki koordinasi yang jelas, agar fokusnya juga jelas dan bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh
UMKM.
