REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Himpunan Pedagan Pasar Klewer (HPPK) menolak adanya revitalisasi Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tetap ngotot untuk melangsungkan revitallisasi Pasar Klewer.
Walikota Solo Hadi Rudyatmo memastikan tahapan proses revitalisasi Pasar Klewer dijalankan. Saat ini, tahapan pra-revitalisasi sudah menginjak penyusunan Detail Engineering Design (DED).
''Bila ada penolakan dari pedagang, kami akan melakukan pendekatan terus kepada pedagang,'' kata Rudyatmo di Balaikota, Solo, Selasa (18/12).
Menurut dia, Pemkot Solo mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus dan merevitalisasi Pasar Klewer. Meski pedagang mempunyai hak penempatan dengan memiliki Surat Hak Penempatan (SHP). Namun, kewenangan pemkot lebih luas.
''Itu (Pasar Klewer) kan aset Pemkot Solo. Jadi, Pemkot Solo berhak untuk mengelola,'' ujar Rudyatmo.
Terdapat dua elemen komunitas pedagang yang mempunyai persepsi berbeda terhadap kebijakan Pemkot Solo, yang akan merevitalisasi Pasar Klewer. Kelompok HPPK bersikeras menolak hasil Feasibility Studies (FS) yang disusun pihak konsultan. HPPK menilai, hasil FS tidak berpihak kepentingan pedagang, dan cenderung merugikan pedagang.
HPPK juga mengklaim, bahwa hasil FS belum selesai. Karena pemaparan revisi FS kepada pedagang yang dilakukan akhir pekan lalu, tidak menghadirkan PT Proporsi, selaku konsultan penyusun FS.
Kelompok lain, yakni Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK) justru sependapat dengan upaya revitalisasi pasar. Kalangan ini terus mendorong pemkot, agar segera menyelesaikan tahapan revitalisasi.
Menghadapi polemik demikian, DPRD Solo meminta pemkot lebih bersikap bijaksana dalam menjalankan rencana pembangunan Pasar Klewer. Menurut Wakil Ketua DPRD, Supriyanto, penyelesaian konflik antarpedagang dinilai lebih utama, ketimbang Pemkot Solo melanjutkan revitalisasi Pasar Klewer.
