Jumat, 25 Jumadil Akhir 1435 / 25 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

UMK Purwakarta Rp 2,1 Juta

Senin, 18 November 2013, 17:10 WIB
Komentar : 1
Republika/ Yogi Ardhi
Menghitung gaji.    (ilustrasi)
Menghitung gaji. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, akhirnya merekomendasikan besaran UMK 2014 Rp 2,1 juta.

Rekomendasi ini keluar, menyusul  buntunya pembahasan UMK di tingkat dewan pengupahan kabupaten. Rekomendasi ini, kemudian segera diusulkan ke Gubernur Jawa Barat.

"Karena sudah ada hasil, maka besaran UMK Purwakarta langsung diusulkan ke gubernur," ujar Dedi, Senin (18/11).

Dedi menyebutkan, rekomendasi ini dibuat setelah Depekab gagal membuat kesepakatan dalam penentuan upah. Berkali-kali Depekab rapat, namun hasilnya selalu berakhir buntu . Karena itu, akhir pekan kemarin, bupati langsung membuat keputusan soal UMK. Dengan cara seperti ini, polemik pembahasan UMK berakhir.

Akan tetapi, lanjut Dedi, tak menutup kemungkinan UMK sebesar Rp 2,1 juta ini berpotensi menimbulkan protes dari kalangan buruh. Sebab, jauh-jauh hari buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat mengancam mogok daerah, jika UMK tak sesuai dengan keinginan mereka.
           
"Kalau buruh merasa tidak puas, dan kemudian menggelar unjuk rasa, ya, silahkan saja. Toh, unjuk rasa merupakan bagian dari dinamika. Harus kita hormati," ujar Dedi.

Terkait dengan UMK, Dedi menjelaskan, tahun ini upah tidak lagi dikelompokan seperti pada tahun sebelumnya. Tahun lalu, upah terdiri dari kategori UMK dan kelompok jenis usaha (KJU) dari KJU satu sampai empat.

Sedangkan UMK 2014, hanya satu bentuk. Yakni, seluruhnya harus menyesuaikan dengan besaran UMK Rp2,1 juta. Adapun pengelompokan kedalam KJU diserahkan sepenuhnya kepada bipartit (antara pengusaha dengan serikat pekerja).
           
Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta, Agus Gunawan, mengaku dapat menerima UMK Rp 2,1 juta. Walaupun keinginan serikatnya besaran UMK itu Rp 2,2 juta. Hanya saja, dengan penyerahan KJU kepada bipartit bisa menyisakan persoalan. Sebab, tidak semua perusahaan memiliki serikat pekerja.

"Kami tetap mendesak bupati, supaya merekomendasi penentuan angka KJU di masing-masing perusahaan. Agar pengusaha tidak seenaknya menetapkan upah, terutama di perusahaan yang tak memiliki serikat," jelas Agus.

Reporter : Ita Nina Winarsih
Redaktur : Heri Ruslan
Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya.((HR. Muslim))
FOTO TERKAIT:
VIDEO TERKAIT:
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Jumlah Pengunjung Meningkat, Ancol Terus Berbenah
JAKARTA -- Sebagian besar warga Jakarta kebanyakan habiskan libur panjang keluar kota. Meski begitu, wisata pantai Ibu Kota tak kehilangan pesonannya. Seperti pantai di...

Berita Lainnya

Penambang Pasir Tewas Tenggelam di Sungai Cimandiri