Monday, 28 January 2013, 16:01 WIB

Ketua KPU Jabar Didesak Mundur

Rep: Djoko Suceno/ Red: Dewi Mardiani
Antara/Agus Bebeng
Petugas KPU Jabar memerlihatkan contoh kertas suara Pilgub Jabar 2013 di kantor KPU Jabar, Bandung, Jawa Barat, Senin (21/1).
Petugas KPU Jabar memerlihatkan contoh kertas suara Pilgub Jabar 2013 di kantor KPU Jabar, Bandung, Jawa Barat, Senin (21/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Puluhan aktivis Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bandung, menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU Jabar, Kota Bandung, Senin (28/1).

Mereka menuntut Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, mundur dari jabatannya. Mereka menilai Yayat gagal memimpin KPU Jabar dalam  pelaksanaan pilgub. ‘’Ketua KPU Jabar harus mundur. Dia tak pantas memimpin KPU jabar,’’ kata coordinator aksi, Jalaludin dalam orasinya.

Para pengunjuk rasa mendatangi kantor KPU Jabar dengan membawa sejumlah spanduk. Mereka melakukan orasi di pintu gerbang kantor KPU karena dihadang sejumlah personel polisi. Penghadangan tersebut sempat menimbulkan keterangan antara pengunjuk rasa dan polisi. ‘’Kantor KPU Jabar disegel warga Jabar,’’teriak Jalaludin.

Menurut Jalaludin, Ketua KPU Jabar dinilai gagal memimpin lembaga penyelenggara pilkada tersebut. Ia menilai kinerja  Yayat tidak maksimal. anyak kejanggalan dalam proses pilgub. Salah satunya soal daftar pemilih tetap (DPT) beberapa kegagalan tersebut, kata dia, mengenai penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ia menilai DPT mengalami penyusutan tajam. ‘’Ada sebanyak empat juta suara DPT yang hilang. Ini satu bentuk kegagalan ketua KPU Jabar,’’ujar dia.

Selain masalah DPT, sambung Jalaludin, dana sosialisasi sebesar  Rp 3,5 miliar juga dinilai tidak tepat sasaran. Lebih dari 50 persen masyarakat, kata dia,  tidak tahu soal jadwal pelaksanaan pilgub. ‘’Belum lagi masalah gagalnya proses tender kertas suara. Kegagalan ini menjadi pertanyaan besar . kami menilai ada sesuatu dibalik gagalnya proses tender suarat suara ini,’’kata dia.

Banyaknya kejanggalan dalam proses tahapan pilgub tersebut membuat PMII Kabupaten Bandung merasa prihatin. Ia meminta agar aparat penegak hukum melakukan control dalam penggunaan dana pilgub tersebut. ‘’Kami minta KPU bersikap netral, transparan dalam penggunaan anggaran, dan tidak berpihak pada satu pangan tertentu,’’ujar dia.

loading...