Wednesday, 24 Syawwal 1435 / 20 August 2014
find us on : 
  Login |  Register

Perda CSR Tak Bisa Hukum Perusahaan

Wednesday, 19 December 2012, 11:50 WIB
Komentar : 1
indiacsr.in
CSR (ilustrasi).
CSR (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,INDRAMAYU--Ketua Institute Transformasi Sosial (Intras) Agus Somad mengatakan, peraturan daerah (perda) CSR   tidak bisa  memberi hukuman atau sanksi kepada perusahaan yang tidak mau melaksanakan Coorporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Agus, rancangan peraturan daerah (raperda) tentang CSR yang sedang digodok oleh panitia khusus DPRD Kabupaten Indramayu tidak efektif. "Perda itu mubazir," katanya di Indramayu, Rabu, (19/12).

Perda CSR, kata Agus, tidak dapat memaksa perusahaan di Kabupaten Indramayu untuk melakukan program CSR. Pelaksanaan CSR oleh  perusahaan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan masing-masing.

Hal senada diungkapkan Manager PLN APJ Indramayu Tatang Sutardi. Menurutnya, perda CSR kurang memiliki relevansi jika dikaitkan dengan program masing-masing perusahaan swasta maupun BUMN.

Kebijakan mengenai program CSR di seperti di PLN, kata Tatang,  berada di tangan pemerintah pusat. "Kami sulit melakukan program CSR seperti yang diatur dalam raperda,"katanya.

Tatang menambahkan, program CSR merupakan program kepedulian lingkungan perusahaan kepada masyarakat. Program CSR tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah.






















Reporter : Lilis Handayani
Redaktur : Dyah Ratna Meta Novi
"Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat biji sawi dari kesombongan"((HR Muslim))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar