REPUBLIKA.CO.ID,GARUT--Garut Governance Watch (GGW) meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas sumber biaya pernikahan siri Bupati Garut, Aceng HM Fikri dengan wanita muda yang diduga menghabiskan dana sebesar Rp 250 juta.
"Dana Rp 250 juta terlalu besar jika hanya mengandalkan dari jabatan sebagai Bupati saja," kata Sekjen GGW, Agus Rustandi kepada wartawan, Kamis.
Ia berharap, pengusutan biaya pernikahan itu dapat mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya selama kepemimpinan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. "Ini harus diusut apakah uang yang diberikan Bupati untuk wanita yang dinikahi sirinya itu dari APBD atau bukan," katanya.
Ia menyebutkan, dugaan korupsi di Garut selama 2010 hingga 2011 terdapat tujuh kasus dan sudah dilaporkan kepada KPK, tetapi belum ada penindakan.
Kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK itu, kata Agus, salah satunya melibatkan Aceng HM Fikri yakni kasus penyelewengan dana revitalisasi Posyandu program bantuan Pemerintah Provinsi.
"Berbagai kasus dugaan korupsi di Garut saya harapkan Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan untuk menuntaskannya," kata Agus.
Bupati Garut mendapatkan hujatan dari berbagai kalangan tentang perilakunya dituduh merendahkan perempuan, Fani Oktora warga Limbangan, Garut, yang dinikahi pada 14 Juli 2012, tetapi empat hari kemudian diceraikannya melalui pesan singkat telepon seluler.
Akibat tindakannya itu, Aceng dituduh melakukan pelanggaran etika hingga menuai protes sejumlah elemen masyarakat Garut, tokoh ulama
