Kamis, 17 Jumadil Akhir 1435 / 17 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Disnakertrans Bandung Belum Terima Penangguhan UMK 2013

Senin, 03 Desember 2012, 21:47 WIB
Komentar : -1
Antara
Demo buruh tuntut kenaikan upah
Demo buruh tuntut kenaikan upah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Belum menerima permintaan penangguhan berlakunya UMK dari para pengusaha. Penetapan UMK kali berbeda karena banyaknya tekanan dari para buruh.
 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Hening Widyatmoko mengatakan pihaknya siap memfasilitasi pengusaha jika ingin mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK. Hening beralasan bila ada perusahaan mengajukan penangguhan karena kenaikan UMK terlalu tinggi.
 
Kenaikan UMK, lanjut Hening, seharusnya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun dalam kenyataannya berbagai faktor turut mempengaruhi kenaikan UMK.

”Kenaikan UMK kami rasa bukan karena adanya faktor politik, tetapi bisa saja karena pendeknya waktu survey KHL,” jelasnya di Halaman Gedung Sate, Jl Diponegoro, Bandung Senin (3/12).
 
Hal tersebut dikarenakan survey KHL biasanya dilakukan pada di awal tahun. Namun tahun ini survey KHL dilakukan di pertengahan tahun, pada (13/7) lalu.

Terkait dengan kenaikan UMK yang sangat drastis terjadi, banyak perusahaan yang dirugikan. ”Perusahan garmen menjadi salah satu jenis usaha yang merugi akibat kenaikan,” ujarnya usai upacara Hari Bhakti Pekerjaan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat.

Hening menambahkan banyak pengusaha garmen hingga mendatangi rumah dinas gubernur untuk mengajukan keberatan. Wilayah Bogor Raya menjadi daerah yang lonjakan UMK nya tertinggi sehingga pengusaha asal Bogor banyak yang merasa keberatan.

Reporter : Ratna Ajeng Tejomukti
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya(HR. Muslim, no. 2588)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar