REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilakukan tanpa pemakaian teknologi apapun, salah satunya dengan cara pemberian stiker khusus pada kendaraan.

"Mekanisme pembatasan yang kini tengah dibahas adalah pemakaian stiker pada kendaraan 1.300 cc," kata Kepala BPH Migas Andy N. Sommeng di Jakarta, Senin.

Mekanisme lain, lanjutnya, adalah pengaturan jalur kendaraan yang boleh dan tidak boleh memakai BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurut Andy, tanpa teknologi pembatasan bisa dilakukan secara lebih cepat, sementara, jika menggunakan teknologi membutuhkan waktu cukup lama, karena harus melakukan tender dan uji coba.

Ke depan, tambahnya, BPH Migas akan menggunakan teknologi untuk pengawasan. Tujuan dari pembatasan BBM adalah untuk menjaga kuota BBM subsidi 40 juta kiloliter.

Dihubungi terpisah, pengamat otomotif Suhari Sargo mengatakan bahwa perlu kesiapan infrastruktur agar peraturan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan efektif.

"Untuk menghindari penyimpangan, pemerintah diharapkan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus Premium dan khusus Pertamax. Nantinya, pemerintah akan lebih ketat mengawasi konsumen yang membeli BBM bersubsidi dan non subsidi," katanya.

Suhari menambahkan, sebaiknya pemerintah membatasi kendaraan dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas. "Akan lebih bijak jika pemerintah mengeluarkan aturan untuk mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas yang mengonsumsi BBM non subsidi. Pasalnya, pada segmen tersebut banyak dimiliki kalangan menengah ke atas," katanya

Ikuti Whatsapp Channel Republika