REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi tersebut bertujuan agar pengelolaan keuangan Inasgoc dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan pada setiap tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Sejak INASGOC menjadi satuan kerja (Satker) sementara yang melekat pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48/2017, seluruh deputi, direktur, dan koordinator yang ada di INASGOC telah mendapat pemahaman berkaitan dengan SOP (Standard Operation and Procedure) yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara. Hal itu bertujuan agar tidak ada kasus hukum karena kesalahan dan penyalahgunaan keuangan yang menyebabkan kerugian negara.
"Atas dasar itulah, koordinasi yang sudah sering kali kami lakukan dengan BPK terus diperkuat. Termasuk pada pertemuan baru-baru ini. INASGOC memaparkan tugas dan tanggung jawab kepada BPK agar laporan keuangan yang kami lakukan lebih akuntabel," ujar Ketua Pelaksana INASGOC, Erick Thohir di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10).
Hadir dalam pertemuan itu wakil ketua pelaksana INASGOC Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen INASGOC Eris Herryanto, dan beberapa koordinator di Kesekjenan yang berkaitan dengan anggaran.
Pertemuan INASGOC dan BPK itu penting karena, selain waktu penyelenggaraan kian dekat. Anggaran yang akan dikelola INASGOC sangat besar. Tahun depan akan banyak kegiatan yang dilakukan INASGOC.
"Kami berupaya agar dengan dana yang besar tersebut, proses penganggaran, pelaksanaan atau penggunaan dana, di antaranya proses pengadaan dan pengelolaan dana pada bendahara, proses pencairan, dan administrasi keuangan dilaksanakan secara akuntabel sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, kami menginginkan agar pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran negara yang digunakan INASGOC untuk persiapan penyelenggaraan terus berlanjut hingga Asian Games selesai," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
