REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem ganjil-genap bagi kendaraan bermotor untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Namun, untuk menerapkan sistem tersebut bukan perkara gampang. Diperlukan kesiapan yang matang agar sistem tersebut tidak bernasib sama seperti kebijakan three in one.
Pengamat transportasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta, Iskandar Abubakar mengusulkan agar kebijakan ganjil genap tersebut dimulai dari kawasan yang lebih kecil. Tujuannya agar petugas dapat melakukan pengawasan dengan mudah. "Kalau sudah berjalan baik, secara bertahap diperluas," ujarnya di Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Penerapan seperti itu, kata dia, juga akan menjadi proses penyesuaian bagi masyarakat dan petugas yang mengawasi. "Mulai lah dari sekeliling Monas dulu, misalnya. Kalau itu diterapkan uji cobanya akan gampang, petugas yang diperlukan juga tidak banyak," tambahnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta merencanakan kebijakan ganjil genap pada tahap awal akan diterapkan di koridor three in one plus Jalan Rasuna Said. Rencananya, kebijakan ganjil genap itu akan mulai dijalankan setelah 684 bus Transjakarta datang pada akhir tahun ini. Artinya, kebijakan ganjil genap kemungkinan baru akan bisa berjalan di awal tahun 2014 mendatang.
Berita Lainnya
