REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pembangunan kereta bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) belum menemukan titik temu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa untuk membahas beban sharing antara pemerintah pusat dan daerah.
''Harusnya Jumat (4/1) lalu. Tapi, sampai sekarang ini belum (rapat),'' kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/1).
Jokowi mengatakan ke depan proyek MRT akan dibuka secara transparan. Diantaranya meliputi biaya maupun perhitungan tiket. Pembiayaan proyek monorel juga akan buka secara transparan.
Waktu pembangunan kedua proyek transportasi itu dimulai juga akan dibuka secara umum. Sementara itu, dalam pengajuan berikutnya beban investasi antara pusat dan daerah yang mulanya 70:30 telah diubah menjadi 60:40. ''Tunggu sajalah,'' kata Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan mengerti jika pengambilan keputusan terhadap MRT membutuhkan kehati-hatian dan waktu. Namun, menurutnya jangan sampai mengulur waktu sampai terkatung-katung. Sebab, lebih banyak energi, waktu, dan bahan bakar yang keluar jika kemacetan tidak bisa teratasi.
Menurutnya, MRT seharusnya sudah dijalankan sejak 2012. Tapi, terkendala pergantian gubernur. Sementara gubernur Joko Widodo saat ini masih berkeberatan tanda tangan karena pertanggungjawaban dana subsidi dan sebagai jaminan adalah gubernur bukan PT MRT.
