Sabtu, 25 Zulqaidah 1435 / 20 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Pembangunan Monorel DKI Terkendala Legalitas

Jumat, 28 Desember 2012, 12:51 WIB
Komentar : 1
IST
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan pembahasan terkait monorel. Dia mengatakan tidak ingin berlama-lama memutuskan proyek monorel dan proyek lain seperti MRT maupun deep tunnel. “Tapi sekali lagi kalau legalnya belum,” ujarnya, Jum'at (28/12). 

Menurutnya, pembuatan peraturan gubernur baru atau yang lama harus lengkap. Sementara itu, dia memberikan tenggat hingga 15 Januari harus siap secara keseluruhan baik masalah financial crossing maupun kajian teknis. Karenanya, dia melibatkan bagian hukum, bappenas maupun bappeda. Dia memperkirakan akan memutuskan pada pertengahan Januari 2013.

Sementara itu, dia juga belum memutuskan kelanjutan proyek dengan PT JM, sebab kajian belum disampaikan. Sedangkan, dia mengatakan Adhi Karya sudah tidak mau sehingga kemungkinan jika Adhi Karya ingin masuk bisa memakai rute yang lain. “Masih banyak dari barat ke timur kan masih,” ujar Jokowi.

Juru Bicara PT JM, Bovananto, mengatakan pengkajiannya akan berlanjut Januari. Menurutnya, pihaknya ingin segera berkoordinasi detail masalah legal, masalah finance, dan teknik. Sementara itu, dia mengatakan kemungkinan ada penyesuaian tapi prinsip yang sesuai dengan aggrement akan tetap dipertahankan.

Sedangkan, dia mengatakan, lokasi stasiun akan mengalami perubahan sebab sudah tidak layak. Hal tersebut dikarenakan terkena proyek jalan layang. Sementara, pihaknya mengaku terkait jalur green line dan blue line masih sama.

Reporter : Rina Tri Handayani
Redaktur : Dewi Mardiani
Malu adalah bagian dari iman.(HR. Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...