REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang baru saja diluncurkan Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November kemarin dianggap bukan suatu hal yang baru. KJS dipandang sebagai kelanjutan program pelayanan kesehatan gratis bagi warga Jakarta yang sebelumnya telah digagas mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo alias Foke.
"Kartu Jakarta Sehat itu adalah produk lama, tapi kemasannya baru. Nggak ada yang berubah, sama seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilakukan Fauzi Bowo," kata Ashraf Ali, anggota Komisi E, DPRD DKI Jakarta, saat dihubungi Republika, Jumat (16/11).
Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, lanjut Ashraf, kepada DPRD DKI menjelaskan prinsip dan sistem pelaksanaan KJS sama dengan Jamkesda. Tetapi, pemerintahan Jokowi-Basuki, menggunakan istilah yang baru. Serta menjanjikan untuk mempertajam pendataan penerima kartu sehat tersebut.
"Jadi yang mau diunggulkan itu adalah penajaman data penerimanya. Jokowi menargetkan, 4,7 juta warga akan menikmati layanan KJS," ujar Ashraf.
Ashraf mengungkapkan, peluncuran perdana KJS kepada 3 ribu warga yang telah dilakukan Jokowi, masih menggunakan anggaran 2012. Artinya, masih memakai anggaran dari pemerintah yang lama. Begitupun data yang digunakan, masih bergantung pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, menurut dia, dikhawatirkan masih ada warga yang harusnya tidak menerima, tetapi mendapatkan KJS.
"Kemarin saya dapatkan laporan. Ada warga yang sangat kaya, tapi dia dapat KJS. Ini baru 3.000 yang dibagiin, gimana kalau sudah 4,7 juta. Akan semakin banyak orang kaya yang dapat," katanya.
Karena itu, Ashraf mengharapkan Jokowi menginstruksikan kepada bawahannya, yakni Dinas Kesehatan untuk meneliti kembali data penerima KJS. Walaupun, Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan orang kaya boleh mendapatkan KJS, kalau tidak mempunyai rasa malu.
"Saya rasa pernyataannya kurang tepat. Bukan masalah malu atau tidak malu, tapi bagaimana memastikan penerima kartu memang orang yang berhak," papar politikus Partai Golkar itu.
Meskipun begitu, dia menegaskan, DPRD DKI akan mendukung upaya pemerintah selama memang dibutuhkan bagi rakyat.
Dewan juga mendorong agar Jokowi segera memasukkan asumsi anggaran untuk realisasi KJS dalam RAPBD 2013. Pada 2012 ini, menurutnya anggaran untuk pelayanan kesehatan gratis mencapai Rp 1,1 triliun.
Sementara itu, anggota Komisi E, dari Fraksi Partai Demokrat Ditian Corrisa, menolak memberikan komentar mengenai program unggulan Jokowi itu. Menurutnya, ia bersama anggota Fraksi Demokrat lainnya tidak akan memberikan tanggapan sebelum program KJS berlangsung selama 30 hari.
"Nanti setelah 30 hari, kami dari Fraksi Demokrat akan evaluasi tentang Kartu Sehat. Kalau sekarang belum bisa komentar," ungkapnya.
