Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Organda DKI Tolak Rencana Jokowi

Jumat, 09 November 2012, 22:50 WIB
Komentar : 1
Republika/Agung Fatma Putra
Metromini (ilustrasi)
Metromini (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI menngingkan Gubernur DKI Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali wacana peremajaan angkutan kota.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, Soedirman saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/11).

"Organda DKI menolak wacana terkait peremajaan angkutan kota. Kami minta Gubernur DKI, Jokowi untuk mempertimbangkan wacana tersebut," kata Soedirman di hadapan anggota Badan Legislatif Daerah (Balegda) DKI Jakarta.

Ia mengatakan, wacana peremajaan angkutan umum di Ibukota seharusnya diimbangi kajian mendalam serta sesuai kondisi di lapangan. "Andaikata itu benar dilaksanakan, maka habis semua bus. Saya minta dipertimbangkan karena Organda sangat keberatan," ujarnya

Alasan penolakan, kata Soedirman, berdasarkan usulan peremajaan angkutan kota di rentang waktu yang sangat singkat. Peremajaan bus besar dilakukan setiap 10 tahun, bus sedang per delapan tahun, dan angkutan kecil dalam kurun tujuh tahun.

"Padahal, berdasarkan berbagai diskusi dan kajian menyebutkan para pemilik angkutan akan mencapai break event point (BEP) atau balik modal setidaknya setelah kendaraan yang dimiliki beroperasi selama tujuh tahun," tuturnya.

Soedirman meminta kepada pihak terkait agar tidak memutuskan rencana peremajaan angkutan kota secara tergesa-gesa.

"Pemerintah harus mengatur secara detail soal kompensasi karena kamu tidak sepakat dengan cara yang tidak matang. Ini tergesa-gesa dan kesemua syarat memberatkan. Kami khawatir akan ada gejolak sosial," katanya.

Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara
Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab((HR. Ibnu Majah))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  budiman Minggu, 11 November 2012, 19:01
Sebaiknya pemimpin Organda yang mengkaji ulang, apakah kebijakan yg dibuatnya selama ini sudah berpihak kepada rakyat? Kalau sudah pasti didukung rakyat tapi nyatanya dari komentar yg ada, tidak satupun yg mendukung! Berarti organda yg harus mengkaji ulang dirinya sendiri!
  mahfud Sabtu, 10 November 2012, 15:55
Segera realisasikan sarana transportasi massalnya pak. Dengan biaya yg terjangkau dan menjaga kenyamanan maupun keamanan, nnti lama kelamaan mereka gulung tikar sndiri.
  nugroho Sabtu, 10 November 2012, 10:52
Prihatin dengan Organda, mestinya organisasi ini menjadi tauladan dalam penyediaan angkutan umum yang layak dan aman. Anggota yang bus / angkot nya tidak layak ditertibkan sesuai aturan. Jokowi kan sudah bermaksud baik mestinya didukung.
  teduh Sabtu, 10 November 2012, 10:21
nunggu bisnya jadi rongsokan, baru dganti :p
  nyawa pejalan kaki Sabtu, 10 November 2012, 09:54
ahh... ORGANDA pehul. elu emg mentingin kantong luh. ga mikirin keselamatan orang lain...

  VIDEO TERBARU
Tokoh Perubahan 2013, Inspirasi Indonesia
JAKARTA -- Republika menganugerahkan gelar Tokoh Perubahan 2013 kepada beberapa tokoh yang memberi inspirasi pada Indonesia. Untuk tahun ini tokoh yang mendapat gelar...